Beranda

Profile

Flight Schedule

Fast Boat

Lombok Hotel

Lombok Villa

Lombok Rent Car

Sitemap

 

Selamat datang di Biro Perjalanan Lombok Wisata Tour & Travel Agent, Kami menawarkan informasi tentang Paket perjalanan wisata dan tour ke pulau Lombok dan sekitarnya dengan pelayanan terbaik dan profesional..!!!

 

 

Follow us at :

SEJARAH PULAU LOMBOK

TUJUAN WISATA LOMBOK

Wisata Bahari

Wisata Alam

Wisata Budaya

Wisata Kerajinan

Wisata Ziarah Makam

FESTIVAL BUDAYA LOMBOK

WISATA SEHARI DI LOMBOK

PAKET WISATA DI LOMBOK

Wisata ke Lombok 5h/4m

Wisata ke Lombok 4h/3m

Wisata ke Lombok 3h/2m

Wisata ke Lombok 2h/1m

PAKET BULAN MADU LOMBOK

Bulan Madu ke Lombok 4h

Bulan Madu ke Lombok 3h

WISATA PILIHAN DI LOMBOK

Wisata Snorkeling 4h/3m

Wisata Memancing 3h/2m

Wisata Kuliner 3h/2m

Wisata Kerajinan 3h/2m

Wisata Golf 4h/3m

SEJARAH PULAU KOMODO

PAKET WISATA KE  KOMODO

Komodo Cruise 5h/4m

Komodo Cruise 3h/2m

Komodo Sailing 4h/3m

Komodo Via Darat 4h/3m

Komodo via Udara 3h/2m

Komodo Via Udara 1h

GUNUNG RINJANI 3726 M

PAKET MENDAKI RINJANI

Paket Puncak 5h/4m

Paket Danau 5h/4m

Paket Tebing 4h/3m

PAKET MEETING DI LOMBOK

PAKET OUTBOUND DI LOMBOK

OUTING/FAMILY GATHERING

PHOTO GALLERY

LINK KE KAMI

PARTNER LINK

PERATURAN KAMI

CARA PEMBAYARAN

HUBUNGI KAMI

 

Payment

 

Online Support:

 

 

 

 

TUJUAN  WISATA KOTA KOTA  DI LOMBOK

 

Selamat datang di LTO Tours, kami menawarkan informasi lengkap tentang tujuan wisata di kota kota yang ada di Pulau dengan detail dibawah ini :

 

KOTA MATARAM


Kota Mataram merupakan kota sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Pengaruh Adat Sasak dan Adat Bali cukup mewarnai masyarakat di kota ini.

Sejarah
Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram di tahun 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana Raja.

Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan.

Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali.

Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang kontrolir dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi 7 (tujuh) wilayah administratif yang meliputi Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada, Kedistrikan Bayan di Bayan Belek, Asisten Distrik Gondang di Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung di Gerung, dan Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.

 


Geografi
Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33’ - 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir.

Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4°C sampai dengan 32.10°C. Kelembapan maksimum 92% terjadi pada bulan Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembapan minimum 67% terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan Februari. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 27 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm per tahun, dan jumlah hari relatif 110 hari per tahun.
[sunting] Pemerintahan

Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut, terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Pejanggik, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan.

Mataram sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat sebelum terjadi pemekaran wilayah. Kini, ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindah ke Giri Menang Gerung.
[sunting] Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Utara         :  Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Selatan      :  Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat
Barat          :  Selat Lombok
Timur          :  Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota Mataram, selain Suku Bali, Tionghoa, Melayu dan Arab. Keharmonisan kehidupan antar suku di Mataram sempat terganggu oleh peristiwa pecahnya Kerusuhan Lombok 17 Januari 2000 yang menyeret isu agama dan ras sebagai penyebab kerusuhan.

Agama
Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di Mataram, namun kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukup besar adalah niat masyarakat Mataram dalam menjalankan amal ibadahnya, sesuai dengan visi kota Mataram untuk mewujudkan Kota Mataram maju, religius dan berbudaya.

Bahasa
Masyarakat Kota Mataram sebagian menuturkan Bahasa Sasak dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia. Bahasa Sasak itu sendiri terbagi atas beberapa dialek, bergantung daerah masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta dapat digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di masyarakatnya.
 

Udara
Keberadaan Bandar Udara Selaparang merupakan pintu masuk melalui udara ke Kota Mataram khususnya serta Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat umumnya. Dan seiring dengan perkembangan Mataram dan NTB pada umumnya, saat ini sedang dibangun sebuah Bandar Udara yang lebih besar yang nantinya akan menggantikan peran Bandar Udara Selaparang, Bandara tersebut berlokasi di wilayah Lombok Tengah.
 

Darat
Terminal Induk di Kota ini bernama Terminal Mandalika yang terletak di sebelah Timur di kelurahan Bertais Kota Mataram, disamping itu juga ada Terminal Kebon Roek yang berada di sebelah barat di wilayah Ampenan. Terminal Kebon Roek merupakan sarana transportasi darat melayani angkutan kota di Kota Mataram. Untuk sarana transportasi darat lainnya di kota ini dikenal dengan nama Cidomo, kendaraan seperti Bemo serta Ojek.
 

Laut
Sebelum pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dikembangkan, Ampenan merupakan pelabuhan laut yang ramai, Pelabuhan Ampenan ini berada di sebelah barat Kota Mataram, Namun karena faktor keganasan arus laut Selat Lombok, dipilihlah lokasi yang lebih ideal untuk pelabuhan Laut yaitu sekarang ini di Lembar

Pariwisata
Kota Mataram yang terletak di Pualu Lombok yang eksotis, merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota pariwisata.

Akomodasi dan Penginapan
Jika anda berkunjung ke kota Mataram, anda tidak perlu khawatir dengan masalah akomodasi dan Penginapan. Sebagai Kota Pariwisata, kota ini menyediakan beragam kelas hotel sesuai dengan budget anda, mulai dari hotel kelas Melati sampai Hotel Berbintang. Beberapa diantaranya adalah Hotel Lombok Raya, Hotel Grand Legi, Hotel Nitour, Hotel Chandra, dan Hotel Handayani.

 

Tempat Menarik

Wisata Alam
Pulau Lombok dengan pusat di Kota Mataram, merupakan tempat yang sangat terkenal dengan eksotisme alamnya. Dari kota ini anda bisa menuju tempat wisata alam yang sangat terkenal diantaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pesona Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu Rinjani.

Wisata Budaya
Untuk wisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi budaya yang sangat menarik, dan ada beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut antara lain, Kuburan Tionghoa Bintaro, Taman Mayura, Pura Meru, Pura Segara, Museum Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq, Kota Lama Ampenan

Wisata Belanja
Kota ini juga memiliki berbagai pusat perbelanjaan, misalnya Mataram Mall, Pusat Kerajinan Mutiara Pagesangan dan Ampenan Cerah Ceria. Disamping itu untuk anda yang suka belanja oleh-oleh Senggigi Square, Sukarara, Pusat Mutiara Pagesangan, bisa menjadi pilihan anda.

 

-o0o-

 

KOTA AMPENAN

 

Ampenan adalah sebuah kecamatan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.Daerah ini dahulunya merupakan pusat kota di Pulau Lombok. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok (laut yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Bali). Di kecamatan ini terdapat peninggalan kota tua karena dahulunya merupakan pelabuhan utama daerah Lombok. Terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia diantaranya Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Arab, Kampung Bali dll, sehingga masyarakat yang ada di sini bersifat heterogen dan rukun.
Krang ujung juga merupakan salah satu kampung yg berada di kota ampenan.Karang ujung ini juga memiliki aneka budaya tersendiri,yang diakibatkan oleh banyaknya suku bangsa yang berbeda-beda yang menetap disana.

 



Sejarah
Setangkup nostalgia pelabuhan lama Ampenan yang kental nuansa multi-etnis. Gurat sejarah merapuh oleh kekinian, tetapi bangunan berlanggam colonial terus berdiri.Menapaki Orisinalitas pelabuhan Ampenan bisa diawali dari Simpang Lima yang menghubungkan beberapa ruas sekaligus. Di antaranya Jl. Saleh Sungkar, Yos Sudarso, Pabean, Niaga & koperasi. Bangunan berlanggam Art Deco serta deretan pohon palem mengantar pada suasana nostalgis masa kolonial berpuluh tahun lalu Dari sebuah jurnal majalah Tempo tahun 1973 disebutkan, ‘Pelabuhan yang memenuhi syarat buat kegiatan bongkar muat di Lombok Cuma dua : Ampenan & lembar, terletak di pantai barat Pulau Lombok. Pelabuhan Ampenan & Lembar di pulau Lombok, selama Januari – Oktober tahun lalu mencatat 459 kapal yang singgah di sana plus 527 perahu’.


Di masa Belanda, sekitar tahun 1948 – 1950, berdiri sebuah dermaga di pelabuhan Ampenan. Cuma patok2 besinya yang tersisa kini. Sebuah mesin pengerek atau katrol dipasang di ujung, untuk menaikturunkan blongko-semacam kayu gelondong kayu besar dilubangi hingga menyerupai tongkang. Benda ini ditarik perahu motor ke kapal yang lego jangkar, untuk dimuati berbagai barang & dinaikkkan ke dermaga dengan dikatrol tadi.
Sayang, semua aktivitas pelabuhan Ampenan surut seiring waktu. Jurnal di majalah Tempo 1973 menulis, ‘fungsinya seratus prosen dialihkan ke pelabuhan Lembar. Lagipula jembatan pelabuhan Ampenan sejak beberapa tahun terakhir ini mengalami rusak berat … rencana menanggulanginya, yaitu berupa niat membuat jembatan terapung-semacam jembatan di Ketapang Banyuwangi’.

Bangunan Art Deco dua lantai yang menghadap ke jalan Pabean, menjadi penanda pelabuhana Ampenan. Sepanjang ruas Jalan Pabean mengarah ke pelabuhan, adalah potret sisi kota terlupakan. Dalam bisu, deretan banguan tua berlanggam colonial seolah ingin menyuarakan fungsinya di masa lalu. Pada zaman, ketika pelabuhan melakukan aktivitas dan dipenuhi pekerja. Tampaknya beberapa resto, took roti, salon kecantikan serta rumah tinggal keluarga TiongHoa. Hunian mereka dicirikan oleh ruang tamu sempit, dengan altar kecil dipenuhi potret anggota keluarga telah tiada, guci berisi abu jenazah, lilin-lin merah, kembang dalam vas ditambah hio atau dupa.
Kondisi Multi-Etnis pelabuhan Ampenan tak ubahnya ruang miniature keberadaan rak ubahnya ruang miniature keberadaan berbagai suku bangsa Tanah Air. Tengok saja beberapa nama, seperti kampug Arab, kampong Melayu Bangsal, komunitas pecinaan, klenteng Bodhi Dharma, peribadatan Hindu bernama Pura Segara sampai makam TiongHoa & muslim.

Bisnis yang dijalankan warga Tionghoa di pelabuhan lama Ampenan, tetap terlihat hingga kini. Termasuk seperti kulakan; membeli ikan-ikan segar atau hasil olahan untuk dijual kembali. Sedang bagi warga perkampungan Melayu Bangsal, datangnya petang merupakan momentum untuk menambah penghasilan, lewat ajang berjualan aneka makanan. Mulai kedai ikan bakar, beberapa masakan rumahan khas Lombok, sampai aneka minuman ringan, mie instan, serta produk kudapan kemasan terlihat di sepanjang pesisir yang mengarah ke bagian belakang depo Pertamina. Gerobak-gerobak pedagang bakso & Kelapa muda juga ikut bergabung.
Diberi perhatian atau tidak, pelabuhan Ampenan tetap memberi kehidupan bagi mereka yang bermukim di sana. Setia menyodorkan potret surya tenggelam, dan nostalgia meruap dari sosok-sosok bangunan tua berlanggam kolonialnya. Bisakah nilai-nilai keabadian bernaung pada atap-atap gedung pergudangan dan perkantoran tua sepanjang Jalan Pabean tanpa tergilas kekinian ?? seandainya saja pelabuhan kecil itu bisa menggeliat kembali. Menyuarakan keberadaannya yang telah ada sejak berabad lampau.

 

-o0o-
 

KOTA CAKRANEGARA
 

SEJARAH


Pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong (abad XV), kerajaan Gelgel di pulau Bali mengalami puncak kebesaran. Daerah kekuasaannya sampai di luar pulau Bali meliputi : Lombok, Sumbawa, dan Blambangan. Setelah Dalem Watu Renggong meninggal, ia digantikan oleh dua orang putranya yang belum dewasa, yaitu yang sulung bernama I Dewa Pemayun, kemudian setelah di angkat menjadi raja bergelar Dalem Bekung dan yang lebih kecil bernama I Dewa Anom Saganing, bergelar Dalem Saganing. Karena umurnya masih muda, dalam menyelenggarakan pemerintahannya, mereka di dampingi oleh lima orang yaitu : I Dewa Gedong Arta, I Dewa Anggungan, I Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pasedangan. Mereka adalah putra dari I Dewa Tegal Besung, adik dari Dalem Watu Renggong. Jabatan patih agung pada saat itu di pegang oleh I Gusti Arya Batanjeruk, dan semua kebijakan pemerintahan ada di tangan patih agung Batanjeruk. Situasi seperti ini lama kelamaan menimbulkan ketidak puasan dikalangan pejabat kerajaan. Tampaknya gelagat Batanjeruk untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan kedua raja yang masih muda itu telah di ketahui oleh penasehat raja Dang Hyang Astapaka. Penasehat raja ini telah menasehati Batanjeruk agar tidak melakukan hal yang membahayakan, karena pengikut raja cukup kuat. Namun, nasehat Dang Hyang Astapaka itu tidak di hiraukan oleh Batanjeruk sehingga ia meninggalkan istana kerajaan Gelgel menuju kesebuah desa bernama Budakeling yang terletak di daerah Karangasem Bali.

 


Pada tahun 1556, terjadilah kekacauan di kerajaan Gelgel. Patih Agung Batanjeruk dan salah seorang pendamping raja yaitu I Dewa Anggungan mengadakan perebutan kekuasaan. Pasukan kerajaan Gelgel dapat melumpuhkan pasukan Batanjeruk. Akhirnya Batanjeruk melarikan diri ke Desa Bungaya, masih dalam wilayah Karangasem dan ditempat itulah ia di bunuh oleh pasukan Gelgel pada tahun 1556. istri dan anak angkatnya yang bernama I Gusti Oka dapat menyelamatkan diri, mengungsi dikediaman Dang Hyang Astapaka di Budakeling, sedangkan para keluarga lainnya ada yang menetap di Batuaya Karangasem. Setelah berlangsung beberapa lama dari meninggalnya Batanjeruk, I Dewa Karangamla tertarik kepada janda Batanjeruk yang pada saat itu tinggal di kediaman Dang Hyang Astapaka. Ia ingin meminang sang janda, namun atas nasehat Dang Hyang Astapaka kepada sang janda agar mengajukan suatu syarat yaitu setelah perkawinannya berlangsung agar I Dewa Karangamla mau mengangkat putranya menjadi penguasa di Karangasem. I Dewa Karangamla setuju. Akhirnya putra yang bernama I Gusti Oka dapat berkuasa di Kerajaan Karangasem. dan mulai saat itulah kekuasaan di Kerajaan karangasem di pegang oleh dinasti Batanjeruk.


I Gusti Oka atau di kenal juga dengan sebutan pangeran Oka mempunyai tiga orang istri. Salah satu putranya dari istri yang tertua melanjutkan pemerintahan di kerajaan Karangasem yang bernama I Gusti Anglurah Ketut Karang, disebutkan sebagai raja Karangasem ke III. Kerajaan Karangasem ke III inilah mulai tanpak pengaturan wilayah kerajaan, yaitu dengan didirikan puri Amlaraja yang kemudian bernama puri klodan.


Ketika I Gusti Anglurah Ketut karang mengalami masa pemerintahannya, ia menyerahkan kekuasaan kepada ketiga putranya yang laki-laki untuk memerintah bersama-sama. Sistim pemerintahan secara kolektif seperti ini merupakan hal yang lazim berlaku di kalangan kerajaan Karangasem Bali, di bawah pemerintahan merekalah kerajaan Karangasem Bali semakin menanjak. Beberapa faktor penting yang menyebabkan kalangan kerajaan Karangasem Bali semakin meluas : Pertama, kerajaan Gelgel sebagai pusat pemerintahan di Bali yang pada masa pemerintahan Dalem Dimade mengalami kemerosotan. Banyak wilayah kekuasaannya di luar Bali mengembangkan diri, sedangkan situasi di dalam negeri terpecah belah. Kedua, situasi politik di Bali antara tahun 1650-1686 memberikan kesempatan kepada kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menjadi taklukkan (vazal), membebaskan diri dari kekuasaan raja tertinggi (sesuhunan) yang kerajaannya pindah dari Gelgel ke Klungkung. Kerajaan Karangasem di Bali mengembangkan kekuasaannya ke arah timur yaitu Pulau Lombok pada tahun 1691, dan membantu kerajaan Buleleng menaklukkan Blambangan pada tahun 1697. Ketiga, kekuatan spiritual yang bersumber pada kualitas Supernatural seorang pemimpin, merupakan tipe-tipe kekuasaan yang kharismatik, yaitu kepercayaan yang mengembangkan ketentuan raja sebagai Dewa. Hal ini merupakan suatu keunikan yang dimiliki oleh ketentuan raja-raja di kerajaan Karangasem sehingga dapat membawa kerajaan Karangasem ke puncak kebesarannya, dan menjadikan sebuah kerajaan yang terkuat, terutama di Bali dan Lombok

 
Selama masa pemerintahan Raja Karangasem ke IV (sekitar tahun 1680-1705) yang di perintah oleh tiga orang bersaudara itu, tidak banyak hal yang di ketahui kecuali penaklukan atas pulau Lombok yang dipimpin oleh I Gusti Anglurah Ketut Karangasem.

PERLUASAN KEKUASAAN KE PULAU LOMBOK


Seperti telah disebutkan di atas, pada masa pemerintahan raja Karangasem ke IV, yang di perintah oleh tiga orang bersaudara yaitu I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem telah berhasil meluaskan kekuasaan ke pulau Lombok pada tahun 1691. De Graaf berpendapat bahwa jatuhnya kerajaan Gelgel hampir bersamaan dengan bangkitnya kerajaan Karangasem Bali dan dikuasainya pulau Lombok. situasi politik di pulau Lombok pada saat itu juga memberikan peluang besar kepada kerajaan Karangasem di Bali untuk menanamkan kekuasaannya di pulau ini.


Hubungan politik antara Bali dan Lombok di lanjutkan oleh kerajaan Karangasem di Bali dengan dua kerajaan besar yang ada di pulau Lombok pada abad XVII, yaitu kerajaan Selaparang di Lombok Timur sebagai kerajaan Pesisir, dan kerajaan Pejanggih di Lombok Tengah sebagai kerajaan Pedalaman. Hubungan ini dimulai ketika kedua kerajaan tersebut, menjalani kekacauan sehingga situasi itu dimanfaatkan oleh kerajaan Karangasem di Bali untuk mengadakan intervensi.


Ada beberapa versi tentang munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Bali yang ada di pulau Lombok, antara lain :


Versi Pertama, menurut Babad Lombok intervensi ini bermula dari adanya konflik antara Patih Banjar Getas dengan raja Selaparang. Raja Selaparang mengutus patih Banjar Getas pergi ke Bali untuk mencari kijang putih (mayang putih) yang dipakai sebagai obat. Setelah patih Banjar Getas pergi ke Bali, raja menyuruh panggil istri Banjar Getas, yang bernama Dyah Candra Kusuma ke Istana untuk di peristri. Setelah patih Banjar Getas kembali, ia sadar bahwa dirinya telah ditipu. Karena itulah ia berontak terhadap raja Selaparang dan minta bantuan kepada kerajaan Karangasem di Bali. akhirnya kerajaan Selaparang dan Pejanggik dapat di taklukkan oleh kerajaan Karangasem Bali.


Versi Kedua, menurut Babad Selaparang di sebutkan bahwa raja Selaparang minta bantuan raja Banjarmasin sehingga akhirnya patih Banjar Getas melarikan diri ke kerajaan Pejanggik. Karena kecerdasannya ia di anggkat menjadi adipati oleh raja Pejanggik Pemban Mas Meraja Kusuma. Hal ini menyebabkan hubungan Selaparang dan Pejanggik menjadi retak. Ketika patih Banjar Getas mengabdi di kerajaan Pejanggik, terjadilah perselisihan antara patih Banjar Getas dengan istri yang keduanya, bernama Dene Bini Lala Junti, sehingga pada akhirnya diusir. Dengan hati yang sedih ia pergi ke hutan Memelak (sebelah utara kota Praya sekarang), kemudian dari tempat itu ia berlayar ke pulau Bali. Setelah ia sampai di Karangasem Bali, ia menceritakan kepada raja Karangasem tentang kekalahannya melawan raja Selaparang, dan memohon bantuan raja Karangasem. sejak itulah kerajaan Karangasem berangsur-angsur menaklukkan kerajaan di pulau Lombok.


Versi Ketiga, sumber lain menyebutkan bahwa ketika raja Pejanggik mengutus Arya Banjar Getas pergi menghadap raja Klungkung dan Karangasem di Bali, raja Pejanggik jatuh cinta kepada istri Arya Banjar Getas yang bernama Dene Bini Lala Junti. Sekembalinya dari pulau Bali Arya Banjar Getas mendengar cerita tentang istrinya itu, sehingga timbul keinginan untuk menantang raja Pejanggik, sesudah ia kalah menghadapi kekuatan laskar Pejanggik, ia minta bantuan kepada raja Karangasem di Bali. itulah sebabnya kerajaan Karangasem mengadakan hubungan politik dengan kerajaan Pejanggik di Lombok. Hubungan ini di perkirakan mulai tahun 1691


Versi Keempat, dalam Pelelintih Sira Arya Getas di sebutkan bahwa pada masa pemerintahan raja Sri Kresna Kepakisan, raja ini mengutus Arya Getas menyerang raja Selaparang di pulau Lombok. berkat keberanian dan ketangkasannya, kerajaan Selaparang dapat di taklukkan, dan Arya Getas di suruh menetap di Praya Lombok Tengah


Sumber itu juga menyebutkan bahwa Arya Getas berputra tiga orang laki-laki, yaitu I Gusti Ngurah Praya, I Gusti Warung Getas, dan I Gusti Mangedeb We Anyar. Setelah berselang empat keturunan, yaitu pada masa pemerintahan Dalem Dimade di Bali (tahun 1621-1651), salah seorang keturunan Arya getas hanyut di laut dan terdampar di Lombok Timur dekat Pringgabaya. Anak yang hanyut itu kemudian dipelihara oleh Datu Pejanggik dan diberi nama Raden Banjar, karena di perkirakan anak tersebut adalah anak seorang pelaut dari Banjarmasin. Sesudah Raden Banjar menanjak dewasa, ia terkenal dengan nama panggilan Banjar Getas dan berkat jasa-jasanya ia diberi gelar Raden Kertapati. Ia kawin dengan Dende Mas Kuning, putri yang amat cantik, yang menyebabkan raja Pejanggik ingin memperistrinya, tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab timbulnya perselisihan antara Banjar Getas dengan raja Pejanggik sehingga minta bantuan kerajaan Karangasem di Bali. Pada saat itu raja I Gusti Anglurah Ketut Karangasem memimpin langsung keberangkatannya ke pulau Lombok. Banjar Getas yang juga di kenal dengan julukan Dipating Laga segera menyambut kedatangan pasukan Karangasem dan menceritakan mengenai dirinya, bahwa ia adalah keturunan Arya Gajah Para dari Tianyar Karangasem Bali. Situasi menjadi terbalik, pasukan kerajaan Karangasem memihak kepada Dipating Laga melawan Pejanggik, dan berakhir dengan kekalahan di pihak Pejanggik. Mulai saat itu kekuasaan Karangasem melebarkan sayapnya ke pulau Lombok.


Versi Kelima, menurut Babad Banjar Getas disebutkan bahwa Banjar Getas adalah seorang pengembara yang berasal dari Majapahit Jawa Timur. Menurut babad ini, ia adalah keturunan Prabu Kaisari. Ia melarikan diri ke Lombok beserta 40 orang pengiring, karena ia merasa malu tidak dapat memenuhi titah rajanya, yaitu Kencana Wungu, untuk membunuh Menak Jingga. Setelah berbagai pengalaman yang di alaminya di kerajaan Selaparang, akhirnya ia menghambakan diri di kerajaan Pejanggik, pada raja Dewa Mas Panji. Berkat kepandaiannya ia sangat berpengaruh di kerajaan Pejanggik sehingga menimbulkan ke kekhawatiran para pembesar kerajaan. Inilah yang menyebabkan kerajaan Pejanggik minta bantuan kepada kerajaan Karangasem di Bali untuk membunuh Banjar Getas. Ternyata kemudian raja Karangasem Bali memihak kepada Banjar Getas melawan kerajaan Pejanggik. Setelah Pejanggik dapat ditaklukkan, raja Karangasem dan Banjar Getas membagi wilayah kekuasaan di pulau Lombok, karajaan Karangasem Bali menguasai Lombok di bagian Barat, sedangkan Banjar Getas mendapat wilayah Lombok di bagian tengah dan timur.


Pada wilayah kekuasaan kerajaan Karangasem Bali di pulau Lombok bagian barat, telah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil di bawah penguasa-penguasa bangsawan Karangasem Bali. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut antara lain : kerajaan Pagesangan, kerajaan Kediri, kerajaan Sengkongo`, kerajaan Pagutan, kerajaan Mataram, dan kerajaan Singasari. Setelah adanya penaklukan terhadap pulau Lombok pada tahun 1691 sampai tahun 1740, di lokasi kerajaan yang dahulunya disebut Singasari inilah diganti namanya menjadi kerajaan Karangasem Sasak, dan kerajaan ini akan menjadi cikal bakal kerajaan Cakranegara.


Pada tahun 1740 itu diperkirakan seluruh Lombok sudah dapat di kuasai oleh kerajaan karangasem Bali. Pendapat ini diperkuat oleh suatu informasi yang menyebutkan bahwa di beberapa daerah seperti Pejanggik, Purwa, dan Langko diharuskan membayar upeti dengan uang, daerah Sokong dan Bayan di kenakan upeti kapas, sedangkan daearah Praya, dan Batu Kliang di kenakan upeti darah (upeti getih) yaitu tidak membayar upeti dalam bentuk material melainkan apabila terjadi perang mereka harus membantu. Hal tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1740.


Dibawah pemerintahan Karangasem Bali, kekuatan politik bukan lagi berada di Lombok Timur, melainkan di pusatkan di Lombok Barat. Pada tahun 1741 raja Karangasem Bali menempatkan seorang penguasa I Gusti Wayan Tegeh yang berkedudukan di Tanjungkarang  (sebelah selatan Ampenan sekarang atau berada disebelah barat kerajaan Pagesangan). Pada masa pemerintahannya ia berhasil memperkuat kedudukan Karangasem Sasak di pulau Lombok. di bawah perlindungan kerajaan Karangasem Bali, ia melakukan kegiatan dalam bidang perpajakan dan perdagangan. Setelah ia meninggal pada tahun 1775, ia digantikan oleh kedua putranya, yaitu I Gusti Made Karang yang di sebut dengan nama I Gusti Ngurah Made berdiam di Tanjungkarang, dan I Gusti Ketut Karang bertempat tinggal di Pagesangan. Kematian I Wayan Tegeh ternyata menimbulkan perpecahan, karena pengganti-penggantinya itu saling berebut kekuasaan. Konflik ini masih berlangsung sampai permulaan abad XIX dan bersamaan dengan munculnya dua kerajaan kecil lainnya yaitu kerajaan Sakra di Lombok Timur, dan kerajaan Kopang ada di Lombok Tengah.

MUNCULNYA KERAJAAN KARANGASEM SASAK DI LOMBOK


Sejak meninggalnya I Gusti Wayan Tegeh pada tahun 1775, Tanjungkarang tidak lagi memegang peranan penting dan digantikan oleh munculnya kerajaan Karangasem sasak yang sejak tahun 1720 telah berada di bawah pemerintahan I Gusti Anglurah Made Karangasem, Dewata di Pesaren Anyar Bali. Tidak banyak yang dapat di ketahui tentang kegiatannya, namun dalam struktur pemerintahan kerajaan Karangasem Sasak di Lombok ia menempati status yang paling tinggi yaitu sebagai wakil (koordinator) kerajaan Karangasem di pulau Bali. pada saat itu raja Mataram berstatus sebagai Patih, sedangkan raja-raja kecil lainnya seperti kerajaan Pagutan, Pagesangan, Sengkongo`, dan kerajaan Kediri memiliki status sebagai manca . Semua penguasa di masing-masing kerajaan itu masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan diantara mereka, maka pada tahun 1720 kerajaan Karangasem Sasak di Lombok membangun sebuah pura yang megah sebagai tempat persembahyangan, yaitu pura Meru di Cakranegara Lombok sekarang.


Raja I Gusti Anglurah Made Karangasem yang kemudian setelah meninggal di sebut Dewata di Karangasem Sasak, mempunyai dua orang istri dan sepuluh orang anak. Diantara anaknya itu ada yang bernama Ratu Ngurah Made Karangasem, yang menggantikannya sebagai raja di kerajaan Karangasem Sasak. Dia kawin dengan saudara sepupunya yaitu putri dari raja Karangasem Bali, bernama I Gusti Ayu Agung[20]. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Karangasem Sasak kekuasaannya semakin besar, beberapa kerajaan kecil seperti kerajaan Sengkongo`, dan kerajaan Kediri pada tahun 1804 ada dibawah kekuasaannya.


Kerajaan Karangasem Sasak Lombok yang dipimpin oleh Ratu Ngurah Made Karangasem ternyata keadaannya makin kuat dan mapan. Oleh karena itu berusaha melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Karangasem di pulau Bali . sementara itu melihat kekuasaan dari raja Karangasem Sasak, yang dapat menguasai seluruh Lombok. I Gusti Lanang Paguyangan (raja Karangasem di Bali pada waktu itu) berusaha menjatuhkan kerajaan Karangasem Sasak Lombok dengan jalan membesar-besarkan berita bahwa perkawinan raja Karangasem Sasak dengan I Gusti Ayu Agung tidak sah[23]. Hal ini dipakai alasan dalam membujuk raja Mataram Lombok I Gusti Ngurah Ketut Karangasem agar mau menyerang kerajaan Karangasem Sasak.


Pada tahun 1835 raja Karangasem Sasak Ratu Ngurah Made Karangasem meninggal, kemudian digantikan oleh putranya Ratu Gusti Ngurah Panji yang kemudian bergelar I Gusti Ngurah Made Karangasem, dibawah pemerintahannya konflik antara kerajaan Karangasem Sasak dengan kerajaan Mataram semakin tajam, oleh adanya campur tangan dua orang pedagang asing yaitu Mads Lange dari Denmark dan George Morgan King dari Inggris. Mads Lange menjalankan usahanya di pelabuhan Tanjungkarang sedangkan King di pelabuhan Ampenan.. kedua pedagang ini diijinkan oleh raja kerajaan Karangasem Sasak untuk menjalankan usahanya. George Morgan King berambisi sekali untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Lombok, sehingga menimbulkan konflik dengan syahbandar Cina di Ampenan. Akhirnya pada tahun 1836 dia diusir dari Ampenan oleh raja Karangasem Sasak sehingga ia pindah ke Kuta Bali. Di Kuta ia tinggal hanya beberapa bulan saja, kemudian dia datang lagi ke Ampenan dan minta perlindungan raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem. Rupanya pedagang asing itu memanfaatkan sekali situasi konflik antara dua kerajaan tersebut untuk meraih keuntungan, terutama dalam perdagangan senjata, mesiu, dan alat-alat perang lainnya.


Pada bulan Januari 1838 pecahlah perang antara kerajaan Karangasem Sasak melawan kerajaan Mataram. Perang itu meletus di sebabkan oleh pertikaian masalah air antara desa Kateng (wilayah Lombok Tengah bagian selatan) yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Karangasem sasak dengan desa Penujak (juga wilayah Lombok Tengah bagian selatan) yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem menyatakan perang karena kerajaan Karangasem Sasak mengambil desa Penujak dan daerah sekitarnya ke dalam wilayahnya.


Pada mulanya Karangasem Sasak lebih kuat di banding dengan Mataram, namun kemudian keadaannya menjadi berubah kerajaan Mataram berangsur-angsur bertambah kuat berkat datangnya bantuan dari Karangasem di Bali. Demikian juga King membantu Mataram dengan kapalnya mengangkut senjata yang dibeli dari Singapura dan pasukan sekitar sepuluh ribu orang yang didatangkan dari Karangasem


Akhirnya pada pertengahan tahun 1838 raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem tewas. Pasukan Mataram terus mengepung istana kerajaan Karangasem Sasak sehingga raja Karangasem Sasak I Gusti Ngurah Made Karangasem melakukan perang habis-habisan, yaitu puputan bersama lebih kurang tiga ratus orang termasuk keluarganya, kecuali dua orang anaknya laki-laki berumur 10 tahun dapat di selamatkan[26] . setelah kerajaan Mataram menang melawan kerajaan Karangasem Sasak. Raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem yang langsung menggantikan ayahnya yang gugur, dan mengangkat Ida Ratu menjadi raja di Karangasem Sasak dengan gelar I Gusti Ngurah Made karangasem.


Menjelang akhir tahun 1838 raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem memindahkan Ibukota kerajaannya ke wilayah kerajaan Karangasem Sasak Lombok, kemudian beberapa tahun kemudian bekas ibukota Karangasem Sasak selesai dibina, dan tahun 1866 diganti namanya menjadi kerajaan Cakranegara. Cakra menurut bahasa sansekerta berarti lingkaran atau bundaran, dan Negara adalah kota, hunian, atau negeri. Jadi Cakranegara berarti kota hunian yang bundar melingkar.

MASA-MASA KEPEMERINTAHAN KERAJAAN CAKRANEGARA LOMBOK


Masa dari tahun 1866 sampai 1900 pemerintahan Cakranegara tumbuh subur dan makmur [28] walaupun pada waktu itu ada beberapa kekacauan seperti terjadi perselisihan-perselisihan antara masyarakat Hindu dengan masyarakat asli (suku Sasak), dilanjutkan dengan datangnya ekspedisi Belanda tahun 1894 mulai ada campurtangan Belanda, hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan kota Cakranegara.


Masa dari tahun 1900 sampai 1945 (masa kebangkitan Nasional), pada masa ini terjadi dualisme pemerintahan. Pemerintahan Hindu berpusat di Cakranegara, sedangkan pemerintahan Belanda berpusat di pertengahan antara Mataram dengan Ampenan. Belanda mulai mengarahkan usahanya bagi pembangunan ekonomi, dengan cara dibangunnya beberapa sarana dan prasarana pemerintahan seperti gedung kantor (kantor assisten residen, kontrolir, distrik), pasar, perumahan, dan jalan raya.


Pada masa ini sudah mulai diperhatikan tentang pengembangan wilayah, tidak saja pengembangan dari segi fisik namun dari segi lainnya seperti : pendidikan , ekonomi, dan sosial budaya. dengan berkembangnya sistem pendidikan modern pengaruh kekuatan Eropa mulai menyerap secara berangsur-angsur terutama wilayah Ampenan, sedikit berpengauh di wilayah Mataram dan Cakranegara. dengan dibangunnya sebuah HIS, beberapa buah volkschool dan vervolgschool di tiap-tiap ibukota kedistrikan.


Jika sebelum kekuasaan Belanda datang di pulau Lombok ini hampir seluruh orang Sasak maupun orang Hindu menumpu kehidupannya dari hasil pertanian. Pada masa kedudukan Belanda hubungan dengan dunia luar cukup baik, hal ini terbukti oleh adanya kedatangan bangsa-bangsa lainnya seperti Cina dan Arab, berdatangan menginjak ke Pulau Lombok ini melalui pelabuhan Ampenan. Dan akhirnya di kota Ampenan inilah mulai berkembang pusat perdagangan sebagai benteng perekonomian bagi bangsa Belanda dan lambat laun mengarah ke Mataram dan akhirnya ke Cakranegara.


Masa dari tahun 1945 sampai 1959. pada masa ini pergantian kepemimpinan pemerintahan di pulau Lombok. Untuk Lombok timur oleh Mamiq Padelah, Lombok tengah Lalu Srinata, dan Lombok barat I Gusti Ngurah berpusat di Cakranegara. pada tahun 1950, masuk wilayah republik Indonesia dan terbentuknya pemerintahan daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat berpusat di Mataram, tentang perpindahan ibukota pemerintahan ke wilayah Mataram tidak dijelaskan secara rinci.


Masa dari tahun 1959 sampai 1965 (daerah tingkat II Lombok Barat dengan bupati pertama Lalu Anggrat, BA). Pada masa ini pusat pemerintahan tidak lagi di Cakranegara, melainkan di Mataram, oleh sebab itu kebijakan pemerintah pada masa ini lebih banyak mengambil tindakan yang strategis dan mendasar dibidang pemerintahan untuk kota Mataram khususnya, dan menghapus struktur birokrasi pemerintahan wilayah kepunggawaan orang Bali, (kepunggawaan Cakranegara) diganti dengan kedistrikan Cakranegara yang tidak lagi khusus membawahi seluruh permukiman masyarakat Hindu-Bali. Kedudukan kedistrikan Cakranegara disamakan dengan kedistrikan lainnya yang mempunyai satu wilayah pemerintahan berdasarkan teritorial.


Masa dari tahun 1965 sampai 1972 (daerah tingkat II Lombok Barat dengan bupati kedua Drs. Sa`id). Pada masa ini sistem pemerintahan kedistrikan yang di bentuk oleh Lalu Angrat, BA dihapus karena mempunyai nuansa “negara di dalam negara” dan diganti dengan pemerintahan Kecamatan.


Sejak dari tahun 1972 sampai sekarang, kota Cakranegara yang dahulunya merupakan ibukota pemerintahan terbesar di pulau ini, kini berubah menjadi sebuah kota kecamatan, di bawah kodya Mataram. Hal ini sedikit berpengaruh terhadap penentuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan wilayahnya.

 

-o0o-

 

BERDIRINYA KOTA PRAYA
 

SEJARAH


Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya. Pada masa itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Dari bahan-bahan keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit selama perkembangan sejarahnya tidak banyak berubah. Sebagian besar sumber-sumber tentang masalah ini berasal dari zaman keemasan Majapahit. Struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan keadaannya pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi.2.' Berdasarkan konsepsi ini, seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya, dan Raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.
 


Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas negara-negara daerah yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin. Dalam prasasti ruhafraru2ot yu.g berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323 M) kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasnda dengan raja Jayanaeara sebagai Wisltzaawatara dan Rake Mapatih sebagai pranfrla, sedangkan seluruh mandala Jawa dianggap sebagai punpunan-nya, Pulau Madura dan Tanjungpura dianggap sebagai angsa-nya. Demikian pula di dalam prasasti Jayapatra2', yang berasal dari zafirar:. Hayam Wuruk, raja Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung Siwa dan Patih Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah pranala.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda (yuzuardja atau kumdrardja). putra-putra raja dari parameswari biasanya memiliki sebuah daerah lungguh (apanage).

Di dalam prasasti sukamalta yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296 M), disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanagara telah dinobatkan menjadi kumdraraja dan berkedudukan di Daha. Demikian pula di dalam prasasti Prapancasarapura2.a yang berasal dari zaman pemerintahan Tribhuwanottunggadewi, disebutkan bahwa sebelum dinobatkan menjadi raja Majapahit, Hayam wuruk telah diangkat menjadi kumararfrja dan berkedudukan di Jiwana. pada waktu Hayam Wuruk menjadi raja, putrinya yang bernama Kusumawarddhani pernah pula dinobatkan menjadi rnjakumnri dan berkedudukan diKabalan.

Pada zaman Majapahit kita mengenal pula kelompok yang disebut Bhaltara Saptaprabhii,206 yang merupakan sebuah pahbm narendra, yaitu suatu lembaga yang merupakan "Dewan Pertimbangan Kerajaan". Dewan ini bertugas memberikan periimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota- anggotanya ialah para sanak saudara raja. Lembaga Bhaftnra saptaprabhu ini pertama kali diketahui dari prasasti Singasari (D 111) yang berangka tahun 1273 Saka (27 April1351 M), yang dikeluarkan oleh Rakryan Mapatih pu Mada.207 Kemudian diketahui pula disebutkan di dalam kidung sundayana dengan sebutan Saptaprabhtt, dan di dalam kakawin Nfrgarakrtagama dengan sebutan pahdm narendra.

Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (pnduka bhaftara), yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah. Mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau para kerabat dekat raja yang memerintah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kerajaan mereka ini dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan juga meliputi fungsi pertahanan wilayahnya.2'e Para penguasa daerah ini dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dibantu oleh sejumlah pejabat daerah, dengan struktur yang hampir sama dengan yang ada di pusat kerajaan, tetapi dalam Kerajaan Singhasdri dan Majapahit 481 skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, mereka berhak pula mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.

Dalam prasasti-prasasti biasanya para paduka bhattara disebutkan ikut mengiringi perintah raja ("... sahacarita mwang ajna paduka bhattara ring."" atau "... iniring denyajnn paduka bhattara ring ..."). Perintah itu kemudian diturunkan kepada para pejabat yang disebut Rakrydn Mahamantri Katrlni dan kemudian diteruskan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. yaitu para Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, para DharmmadhyakSa, dan para Dharmma-upapafti.

Rakryan Mahdmantri Katrini biasanya dijabat oleh para putra raja. Mereka ini terdiri dari tiga orang, yaitu: Rakryan Mahfrmantri i Hino, Rakrynn Mahnmantri i Halu, dan Rnkryan Mahamantri i Sirikan. Di antara ketiga Rakryan Mahdmantri itu agaknya Rakryan Mahamantri i Hino merupakan yang tertinggi dan terpenting kedudukanr.ya, karena ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan raia bahkan ia dapat pula mengeluarkan piagam-piagam berupa prasasti.

Rakryan Mantri ri Pakira-kiran ialah sekelompok pejabat tinggi yang merupakan sebuah "Dewan Menteri", yang berfungsi sebagai "Badan Pelaksana Pemerintahan". Badan ini biasanya terdiri dari lima orang pejabat, yaitu: Rakryan Mapatil.t atat Patil.r Hamangkubhttmi, Rakrynn Tumdnggung, Rakryan Ddmung, Rakrynn Rnngga, dan Rakrynn Kanurtthan. Kelima pejabat (para tary|a rakrynn) tersebut pada zaman Majapahit disebut Sang Pafica ring Wilwatikta atau disebut jtga Mantri Amaficanfrgara. Di antara kelima taryf,a rakryan itu, Rakryan Mapatilr merupakan pejabat yang terpenting kedudukanny a. Iamenduduki tempat sebagai Perdana Menteri atau Menteri Utama (Mnntri Milkya), yang bersama-sama raja dapat ikut menjaiankan kebijaksanaan pemerintahan. Karena kedudukannya itu pula ia memimpin suatu "Badan Pelaksana Pemerintahan" yang disebut Wesapuri Kamantryaning Amatyn ring Sanagara. Patil.t Hamangkubhr\ml disebut pula Apatilt ring Tiktawilwndhikn.2lo Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan jabatan patih yang ada di daerah, yang biasanya disebut Sang (M)apatih atau Rakrynn (M)apatih saja. Di dalam Nawanatya disebutkan tugas-tugas para Rakryan Mantri tersebut.211 Di samping pejabat yang lima tersebut, dari beberapa sumber sejarah Majapahit'zl2 masih dapat diketahui adanya sejumlah pejabat tinggi lainnya yang dapat digolongkan pula ke dalam kelompok Rakryan Mantri ri Pakira-kiran. Pejabat-pejabat tersebut jumlahnya cukup banyak, di antaranya ialah: Sang Wyddhamantri, Yuwamantri, Sang Aryyndhikara, Sang Aryyatmaraja, Mantri Wagmimaya, Mantri KeSadhari, dan Rakryan luru.

Dharmmadhyaksa ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua Dharmmadhyak\a, yaltu DharmmadhyakSa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa, dan DharmmodhyakSa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Tiap-tiap DharmmadhyakSa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan (dharmmaupapatli) yang diberi sebutan Sang Pamdgat (Samgat). Pejabat ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari Sang Pamdgat I Tirwan, Sang Pamigat i Kandamuhi, Sang Pamdgat i Manghuri, Sang Pamdgnt i lambi, Sang Pamdgat i Pamwatan, Sang PamEgat i Kandangan Atuha, Sang Pamigat i Kandangan RAre, Sang Pamdgat i Panjangjiwa,Sang Pamdgat i Lekan, Sang Pamigat i Tanggar, Sang Pam\gat i Pandldgan, dan Sang Pamdgat I Tigangrat. Akan tetapi, nama-nama pejabat tersebut di dalam prasasti-prasasti Majapahit biasanya hanya disebutkan paling banyak tujuh buah.213 Pada zaman raja Hayam Wuruk dikenal adanya tujuh upapati [i yang disebut Sang Upapalli Sapta.21a Ketujuh upapalli itu ialah Sang Pamdgat i Tirwan, Sang Pamigat i Kandamuhi, Sang Pam\gat i Manghuri, Sang Pamdgat i Pamwatan, Sang Pamdgat i lambi, Sang Pamdgat i Kandangan Atuha, dan Sang Pamdgat i Kandangan Rare.21'

Dari beberapa buah prasasti Majapahit yang memuat daftar dharmmo-upapalli dapat diketahui bahwa para pejabat tersebut masih dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan untuk urusan agama Buddha dan golongan untuk urusan agama Siwa.216 Di antara para upapnlli itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu seperti Bhairawapaksa, Saurapaksa, dan Siddhantapaksa. Dari kitab Sanghyang Kamahfryanikan, drketahui pula adanya sekte-sekte agama Buddha yang disebut Sang WadiSisyn Bhagazuan Kapila, Sang dikanabhaksasisya, Sang Wadiwesryazt)a, Sfrkfrra, dan Wahyeka.217 Di samping kedudukannya sebagai pejabat keagamaan, para upapatti itu dikenal pula sebagai kelompok para cendekiawan, dan dikenal pula sebagai kelompok para bhujangga."'

Di samping para pejabat birokrasi yang telah disebutkan itu, masih terdapat pula sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya. Mereka itu ialah para kepala jawatan (tafda), para ndyaka, pratydya, dan para drawyahaji, yang merupakan pejabat-pejabat sipil, para pangalasan, senapati, dan surantani, sebagai pejabat-pejabat militer yang bertugas pula sebagai pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton (bhayangkarl). Dari kltab Praniti Raja Kapakapa, kita mengetahui ada 150 mantri dan 1.500 pejabat-pelabaf rendahan yang terdiri dari para tattda, wadohaji, pamji attdaka, dan kajineman.



KAPAN LAHIRNYA KOTA PRAYA ?.

Sub judul ini sengaja dibuat dalam sebuah kalimat retoris karcna saya pandang "beluim selesi" (dalam tanda kutip). Dewasa ini. orang cendrung untuk menemukan identitas "sebutan, nama-nama, simbor-simbor, dair yang sejenis" untuk digunakan sebagai satu momen perjuangan yang bermakna terutama pasca otonomi daerah. Satu drantaranya adalah menetapkan hari jadinya kota atau ibukota pemerintahan bagi mereka yang belum mempopulerkannya. Demikian halnya kota praya. Kapan had lahir kota Praya ini akan kita tetapkan? Yang sudah pasti adarah tahun mulai dan tahun penempatannya. Mulai didirikan pasca tahun 1740. mulai ditempati sebagai ibukota kerajaan (baca: pemerintahan) tahun 1742. Sedang hari dan tanggal berdirinya kita tak pemah tahu. Jika saja Dewan yang Terhormat (DPRD Tk.II Lombok rengah) berhasyrat untuk melahirkan sejarah baru (mestinya sudah harus dari dulu) tentang lahimya kota praya sebagai ibukota pemerintahan maka ada dua altematif yang harus dipilih awal dibukanya Gawah Brora yakni tahun 1740 atau saat pertama kalinya pemindahan ibukota dan Memelaq ke praya tahun 174 L. Dua-dua angka tahun tersebut adalah sah-sah saja digunakan sebagi tahun berdirinya kota Praya dengan alasan bahwa masing-masing angka tahun itu memiliki keunggulan tersendiri.

Jika krta merujuk penggagas kepindahan rni adalah Arya Sudarsana (ABG I) maka kita akan cendrung menetapkan angka tahun 1740 sebagai tahun lahirnya kota Praya. Namun jika yang kita rujuk adalah saat pemberian nama (bhs.Sasak: upacarpembenan nama yang disebut peraq/ pedaq api ) maka jelas bahwa "setelah istana selesai dibangun, pusat kera.lain dipindahkan dan memelaq ke lokasi baru untuk selanjutnya tempat ini disebut Praya" yakni pada tahun 17 4?beberapa bulan setelah ABG I meninggaldunia.

Bagaimana dengan tanggal berdirinya? Kita buka kembali sejarah imperialisme Belanda di Pulau Lombok. Orang Sasak memang dijajah Be I anda dal am j angka waktu yan g rel ati f si n gkat ( I 894 - 19 42). Berbeda dengan daerah lain yang sejak tahun i 800 - 1942 (sejak bubarnya VOC 31 Desember ll99 dan digantr Batavsche Republic - 1 Januari 1800). Betapa pun si ngkatnya, i mperi al i sme tetap imperi ali s yang menggerrogoti imperumnya.

Begitu Belanda menguasai Lombok, Direktur Urusan Dalam Negeri yakni G.A*Scheren memanggil semua pemimpin Sasak untuk berunding J #di Ampenan tentang bentuk pemenntahan. Lahrrlah Stb. No. 181/1895 tanggal 3l Agustus 1895 yang mengatur bahwa Lombok berada dibawah kekuasaan Iangsung Gubernur Jenderal di Batavia (Onder Rech TreeksBestuur) untuk selanjutnya berdasarkan Stb. No.l83 /1895 dengan tanggal yang sama yakni 3l Agustus 1895 pula, Lombok dan Bali dijadikan sebuah afdelling dengan ibukotanya Ampenan. Pulau Lombok dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lombok Timur dengan ibukotanya Sisiq (Labuan Haii).Lombok Barat dengan ibukotanya Ampenan. Pecahnya pemberontakan rakyat Sasak yang dimotori oleh Gandor sejak I Muharam l3l8 H (1898 M) dibwah pimpinan Mamiq Mustiasih (Gandor), Jero Nursayang dan Jero Rawit (Teros), serta Mamiq Bading (bukan Mamiq Badil) - Prava yang akhimya dapat dipatahkan Belanda, Onder Afdeling Lombok Timur dipindahkan ibukotanya dari Sisiq - l.abuan Haji ke Selong dengan mulai dibukanya hutan Selong sebagai tempat onder afdeling sebagai ibukota. Peristrwa ini ditandai dengan lahimya Stb. No. 105/1898 tanggal II Maret I898. Onderafdelingt ombokTimurdibagi menjadi tujuh kedistrikan yakni Pringgabaya, Masbageq, Rarang, Sakra, Praya, Kopang. dan Batukliang. Jadi kota Selong baru berdiri tanggal l1 Maret tahun 1898. Semula masih hutan dan hanya digunakan sebagai tempat pembuangan (tempat oran-q disdlong). Sdlong (bhs.Kawi) artinya lingkaran atau dikelilingi d karena ketika masa kekuasaan Singasari, banyak orang yang menjadi tahanan politik drbuang ke hutan Selong, dikelilin-ei dengan batas yang kokoh dan peniagaan yang ketat. Bahasan lebih lanjut tentang pemberontakan rakyat Sasak terhadap kekuasaan Belanda akan kita bahas nanti setelah berakhimya kekuasaan Karang Asem di Lombok.

Bagaimana dengan kota Praya? Pembagian wilayah atas dua onderafdeling tersebut lalu akhrmya diubah lagi dengan Stb.No.248l1898 dan Skp. Gubernur Jenderal tanggal No. l9l I 898 tanggal 27 Agustus 1898 yang membagi Lombok atas tiga onderafdeling yakni Lombok Timur ibukotanya Selong, LombokTengah ibukotanya Prayadan Lombok Barat ibukotanya Ampenan.

Dari momen ini sebenarnya kita bisa mengambil tanggal berdidnya kota Praya yakni 27 Agustus: sementara angka tahun berdirianya yakni tahun 1742. Untukrealisasiini. komitmen Pemerintah Daerah Lombok Tengah beserta DPRD Tk.II Lombok Tengahlah yang paling diperlukan agar lahimya kota Praya dapat kita peringatr berbarengan dengan penngatan HUT RI setiap tanggal l7 Agustus, lalu dilanjutkan dengan HUT kota Praya2T Agustus. Mungkinkah peringatan ini dapat kita laksanakan pada HUTnya yangke-262 di tanggal2T Agustus 2004 mendatang? Sekali lagi komitmen Pemda dan DPRD setempat yang menetapkannya! Bila perlu dengan monumen dan nama Jalan R.Rontonnya. Liwat tulisan rni saya hanya sebatas terpanggil karena tuntutan nurani untuk melestarikan nilai-nilai sejarah ! lrbih-lebih saya sadari bahwa ketika Pemerintah Daerah bersamaDPRD Tk.II akan membahas masalah ini. toh anggaran tidak perlu bertambah terlalu banyak. Paling-paling hanya bertambah dengan honoranum pemakalah yang terdiri dari dua-tiga orang budayawan atau sejarawan yang faham benar ( bukut faltam dadA - bhs. Sasak,).

 

Pada akhir abad ke-19 kedaulatan politik kerajaan Mataram Yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir. Kedaulatan itu runtuh akibat ekspansi kolonial Hindia Belanda melalui sebuah perang.Ketika ekspedisi militer Hindia Belanda tiba di Lombok, kerajaan Mataram sedang menghadapi gejolak politik internal. Keguncangan itu berawal darisebuah pemberontakan masyarakat desa terhadap kerajaan Mataram.Pemberontakan itu kemudian berkembang menjadi sebuah perang colonial ketika pemerintah Hindia Belanda mencampuri masalah politik itu denganberpihak pada perlawanan. Desa-desa yang melancarkan perlawanan itudipelopori oleh desa Praya. Latar belakang pemberontakan desa Prayaberkaitan dengan rasa tidak puas terhadap pola kebijakan politik yangditerapkan oleh raja Mataram, yakni Anak Agung Made Karangasem. Hal itu tampak pada esensi yang terkandung dalam tuntutan para kepala desa Sasak yang diprakarsai oleh desa Praya untuk meminta otonomi seluasnya, penghapusan pajak tanah, dan penghapusan kerja wajib.

Desa Praya secara geografis terletak paling dekat dengan wilayah kekuasaan keraiaan Mutu"rurriai.rasti Karangar"* di Lombok Barat' Daerah Praya adalah daerah otonom dalam cakupan kekuasaan kerajaan Mataram' Keberhasilan raja Karangasem Bali menguasai Pulau Lombok tidak lepas dari bantuan desa fruyu"yu.g ketika itu Lerada di bawah pimpinan Banjar Getas. Dalam Babad rlmLokkedatangan dinasti keraiaan Karangasem Bali ke pulau Lombok berdasarkan permintaan dari Baniar Getas yang bertujuan mengalahkan rajanya, Datu Selaparang yang menurutnya telah berbuat serong dengan istrinya' Selanjutnya Kutan?asem mengalahkan Datu Bayan dan Datu pejariggi. Oteh kaiena iiu, daerah-daerah yang ditaklukkan itu seperti pejanggik, langko, dan parwa harus menyerahkan upeti dalam bentuk mata uang, yaitu upeti picis' Sementara Bayan dan Sokang memberikan upeti"kupus. o"su piaya dan Batukliang yang membantu penaklukan itu dibebaskan dari upeti. Akan tetapi, mereka harus ikut perang apabila diminta oleh kerajaan. Kewajiban itu dikenal dengan sebutan 'upeti getih", yang artinya menumpahkan darah'

Kebijakan bebas upeti itu berubah pada masa Ratu Agung Agung Gde Ngurah ketut. Penguasa ini mengangkat putra mahkotanya Ratu Agung Ktut Karangasem sebagai wakilnya dan putranya yang lahir dari seorang selir, Anak Agung Made Karangasem sebagai pendampingnya' Pengangkatan pendamping raja menimbulkan gejolak karena masyarakat Sasak di Praya memandangnya tidak sah. Tanggapan dari sang pendamping itu justru mengusulkan kepada raja agar mengenakan pajak kepada desa Praya. Tindakan itu menimbulkan keresahan di desa itu. Pada tanggal 22 juni 1891 Raja Mataram Lombok mengeluarkan perintah untuk mengerahkan penduduk desa Praya berangkat berperang membantu kerajaan Karangasem di Bali yang sedang berseteru dengan kerajaan Klungkung, jugu di Bali. Selain memenuhi tuntutan "upati getih", berupa kerja wajib dan ikut membantu kebutuhan pangan untuk mereka yang berangkat. Kewajiban itu menambah beban kehidupan mereka.

Ketersingkiran dari kedudukan sosial dan politik bagi para elite desa Praya mewarnai latar belakang perlawanan. Para elite lokal hanya diberi jabatan paling tinggi sebagai kepala desa, yang tugasnya tidak lebih sebagai alat memungut pajak dan mengawasi ketertiban masyarakat di bawah pimpinannya. Di samping itu, sejumlah peristiwa pemecatan ikut menandai kemerosotan politik itu. Raja Mataram memecat tokoh masyarakat Sasak.
 

-o0o-

 

KOTA SELONG LOMBOK TIMUR

 

SEJARAH TERBENTUKNYA


Pada masa penjajahan Belanda Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Karesidenan dengan ibukota Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun 1882 kemudian berdasarkan Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895 dimana Lombok diberikan status “Afdeeling” dengan ibukota Ampenan. Dalam afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan ibukota Mataram, masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).

Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 ibukota Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok yang semula 2 menjadi 3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4 kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya.

 

Dalam perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik yaitu:

1. Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin
2. Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir
3. Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa
4. Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep
5. Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid

Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6 (enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara yuridis formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.

 


Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun PJS Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa.

Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama sebagai hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember 1966.

Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16 Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik menjadi 18 distrik (Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong, Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia dan Terara.

Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-1702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti oleh Rahadi Tjipto Wardoyo sebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus 1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15 Agustus 1967 diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur yang definitif. Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat-alat kelengkapan Pemerintah Daerah yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh. Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin.

Pada periode ini atas pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18 menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470 tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96 dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3 desa. Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988 Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh. Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314 tahun 1987 tanggal 21 Desember 1987.

Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul Kadir dengan 36 suara, H.L.Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.

Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-608 tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinan nya dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini H.L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu Sekwilda yang definitif ditunjuklah Moch. Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai Pelaksana Tugas Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan, SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.

Ditengah situasi negara yang sedang dilanda berbagai krisis dan berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti 1999-2003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH,Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP. Dalam pemilihan itu H. Syahdan, SH.,SIP. terpilih sebagai Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak mendapat suara.

Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999. Sebagai dampak bergulirnya era reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 1999-2004. Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur. DPRD berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Rachmat Suhardi, SH sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti 2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003 tertanggal 27 Agustus 2003.

Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD I, DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada tanggal 5 Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei 2005 dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan, SH.

Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah. Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Lotim, pasangan H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.

 


-o0o-

 

 

LOMBOK TRAVEL ONLINE ( LTO Tours )

Jl. Raya Jatisela Perum Rinjani Elit Asri No. 1 Block C. Desa Jatisela Kec. Gunung Sari

 Mataram -  Lombok - NTB - Indonesia

Ph: +62(0)370-6677887 - 6677886  | Fax : 0370-640380 - 693950

 HP/SMS: +62(0)81.237.812.222 - 0878.6521.1333 / Pin BB. 2602AAF1

Email: wisatalombok@gmail.com

Copyright © 2011,  Hak cipta di lindungi Undang Undang | LTO Tours