|
|
|
|
TUJUAN WISATA KOTA KOTA DI LOMBOK
Selamat datang
di LTO Tours, kami menawarkan informasi lengkap tentang
tujuan wisata di kota kota yang ada di Pulau dengan detail
dibawah ini :
KOTA MATARAM
Kota Mataram merupakan kota sekaligus menjadi ibu kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Pengaruh Adat Sasak dan Adat Bali cukup mewarnai masyarakat
di kota ini.
Sejarah
Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja
Mataram di tahun 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan.
Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan.
Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan
ukiran Kawi pada nama Istana Raja.
Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah
raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk
kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum.
Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan
warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan.
Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda
meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jend.
P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong),
Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal
berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di
Singaraja, Bali.
Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3
(tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial sebagai wakil
disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala
Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan.
Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West
Lombok (Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah) dan
East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang kontrolir
dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).
Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi 7 (tujuh)
wilayah administratif yang meliputi Kedistrikan Ampenan
Barat di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada,
Kedistrikan Bayan di Bayan Belek, Asisten Distrik Gondang di
Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung
di Gerung, dan Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.
Geografi
Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada
ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl)
dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33’
- 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 10’ Bujur
Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah
jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan
endapan alluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani,
secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah,
sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir.
Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4°C sampai
dengan 32.10°C. Kelembapan maksimum 92% terjadi pada bulan
Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembapan
minimum 67% terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran
matahari maksimum pada bulan Februari. Sementara jumlah hari
hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 27 hari,
dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm per tahun,
dan jumlah hari relatif 110 hari per tahun.
[sunting] Pemerintahan
Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan
61,30 km dan 56,80 km perairan laut, terbagi atas 6
kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram,
Pejanggik, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan
297 lingkungan.
Mataram sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok
Barat sebelum terjadi pemekaran wilayah. Kini, ibukota
Kabupaten Lombok Barat dipindah ke Giri Menang Gerung.
[sunting] Batas Wilayah
Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai
berikut:
Utara :
Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Selatan : Kecamatan Labu
Api, Kabupaten Lombok Barat
Barat
: Selat Lombok
Timur
: Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota
Mataram, selain Suku Bali, Tionghoa, Melayu dan Arab.
Keharmonisan kehidupan antar suku di Mataram sempat
terganggu oleh peristiwa pecahnya Kerusuhan Lombok 17
Januari 2000 yang menyeret isu agama dan ras sebagai
penyebab kerusuhan.
Agama
Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain
yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan
Konghucu. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di
Mataram, namun kerukunan umat beragama dengan saling
menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya
cukup besar adalah niat masyarakat Mataram dalam menjalankan
amal ibadahnya, sesuai dengan visi kota Mataram untuk
mewujudkan Kota Mataram maju, religius dan berbudaya.
Bahasa
Masyarakat Kota Mataram sebagian menuturkan Bahasa Sasak
dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia. Bahasa Sasak itu
sendiri terbagi atas beberapa dialek, bergantung daerah
masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta dapat
digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di
masyarakatnya.
Udara
Keberadaan Bandar Udara Selaparang merupakan pintu masuk
melalui udara ke Kota Mataram khususnya serta Pulau Lombok
dan Nusa Tenggara Barat umumnya. Dan seiring dengan
perkembangan Mataram dan NTB pada umumnya, saat ini sedang
dibangun sebuah Bandar Udara yang lebih besar yang nantinya
akan menggantikan peran Bandar Udara Selaparang, Bandara
tersebut berlokasi di wilayah Lombok Tengah.
Darat
Terminal Induk di Kota ini bernama Terminal Mandalika yang
terletak di sebelah Timur di kelurahan Bertais Kota Mataram,
disamping itu juga ada Terminal Kebon Roek yang berada di
sebelah barat di wilayah Ampenan. Terminal Kebon Roek
merupakan sarana transportasi darat melayani angkutan kota
di Kota Mataram. Untuk sarana transportasi darat lainnya di
kota ini dikenal dengan nama Cidomo, kendaraan seperti Bemo
serta Ojek.
Laut
Sebelum pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat
dikembangkan, Ampenan merupakan pelabuhan laut yang ramai,
Pelabuhan Ampenan ini berada di sebelah barat Kota Mataram,
Namun karena faktor keganasan arus laut Selat Lombok,
dipilihlah lokasi yang lebih ideal untuk pelabuhan Laut
yaitu sekarang ini di Lembar
Pariwisata
Kota Mataram yang terletak di Pualu Lombok yang eksotis,
merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok.
Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota
pariwisata.
Akomodasi dan
Penginapan
Jika anda berkunjung ke kota Mataram, anda tidak perlu
khawatir dengan masalah akomodasi dan Penginapan. Sebagai
Kota Pariwisata, kota ini menyediakan beragam kelas hotel
sesuai dengan budget anda, mulai dari hotel kelas Melati
sampai Hotel Berbintang. Beberapa diantaranya adalah Hotel
Lombok Raya, Hotel Grand Legi, Hotel Nitour, Hotel Chandra,
dan Hotel Handayani.
Tempat Menarik
Wisata Alam
Pulau Lombok dengan pusat di Kota Mataram, merupakan tempat
yang sangat terkenal dengan eksotisme alamnya. Dari kota ini
anda bisa menuju tempat wisata alam yang sangat terkenal
diantaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta,
Pesona Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu
Rinjani.
Wisata Budaya
Untuk wisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali
dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi
budaya yang sangat menarik, dan ada beberapa tempat menarik
yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut
antara lain, Kuburan Tionghoa Bintaro, Taman Mayura, Pura
Meru, Pura Segara, Museum Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq,
Kota Lama Ampenan
Wisata Belanja
Kota ini juga memiliki berbagai pusat perbelanjaan, misalnya
Mataram Mall, Pusat Kerajinan Mutiara Pagesangan dan Ampenan
Cerah Ceria. Disamping itu untuk anda yang suka belanja
oleh-oleh Senggigi Square, Sukarara, Pusat Mutiara
Pagesangan, bisa menjadi pilihan anda.
-o0o-
KOTA AMPENAN
Ampenan adalah
sebuah kecamatan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Indonesia.Daerah ini dahulunya merupakan pusat kota di Pulau
Lombok. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok (laut
yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Bali). Di
kecamatan ini terdapat peninggalan kota tua karena dahulunya
merupakan pelabuhan utama daerah Lombok. Terdapat banyak
kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa
di Indonesia diantaranya Kampung Tionghoa, Kampung Bugis,
Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Arab, Kampung Bali dll,
sehingga masyarakat yang ada di sini bersifat heterogen dan
rukun.
Krang ujung juga merupakan salah satu kampung yg berada di
kota ampenan.Karang ujung ini juga memiliki aneka budaya
tersendiri,yang diakibatkan oleh banyaknya suku bangsa yang
berbeda-beda yang menetap disana.
Sejarah
Setangkup nostalgia pelabuhan lama Ampenan yang kental
nuansa multi-etnis. Gurat sejarah merapuh oleh kekinian,
tetapi bangunan berlanggam colonial terus berdiri.Menapaki
Orisinalitas pelabuhan Ampenan bisa diawali dari Simpang
Lima yang menghubungkan beberapa ruas sekaligus. Di
antaranya Jl. Saleh Sungkar, Yos Sudarso, Pabean, Niaga &
koperasi. Bangunan berlanggam Art Deco serta deretan pohon
palem mengantar pada suasana nostalgis masa kolonial
berpuluh tahun lalu Dari sebuah jurnal majalah Tempo tahun
1973 disebutkan, ‘Pelabuhan yang memenuhi syarat buat
kegiatan bongkar muat di Lombok Cuma dua : Ampenan & lembar,
terletak di pantai barat Pulau Lombok. Pelabuhan Ampenan &
Lembar di pulau Lombok, selama Januari – Oktober tahun lalu
mencatat 459 kapal yang singgah di sana plus 527 perahu’.
Di masa Belanda, sekitar tahun 1948 – 1950, berdiri sebuah
dermaga di pelabuhan Ampenan. Cuma patok2 besinya yang
tersisa kini. Sebuah mesin pengerek atau katrol dipasang di
ujung, untuk menaikturunkan blongko-semacam kayu gelondong
kayu besar dilubangi hingga menyerupai tongkang. Benda ini
ditarik perahu motor ke kapal yang lego jangkar, untuk
dimuati berbagai barang & dinaikkkan ke dermaga dengan
dikatrol tadi.
Sayang, semua aktivitas pelabuhan Ampenan surut seiring
waktu. Jurnal di majalah Tempo 1973 menulis, ‘fungsinya
seratus prosen dialihkan ke pelabuhan Lembar. Lagipula
jembatan pelabuhan Ampenan sejak beberapa tahun terakhir ini
mengalami rusak berat … rencana menanggulanginya, yaitu
berupa niat membuat jembatan terapung-semacam jembatan di
Ketapang Banyuwangi’.
Bangunan Art Deco dua lantai yang menghadap ke jalan Pabean,
menjadi penanda pelabuhana Ampenan. Sepanjang ruas Jalan
Pabean mengarah ke pelabuhan, adalah potret sisi kota
terlupakan. Dalam bisu, deretan banguan tua berlanggam
colonial seolah ingin menyuarakan fungsinya di masa lalu.
Pada zaman, ketika pelabuhan melakukan aktivitas dan
dipenuhi pekerja. Tampaknya beberapa resto, took roti, salon
kecantikan serta rumah tinggal keluarga TiongHoa. Hunian
mereka dicirikan oleh ruang tamu sempit, dengan altar kecil
dipenuhi potret anggota keluarga telah tiada, guci berisi
abu jenazah, lilin-lin merah, kembang dalam vas ditambah hio
atau dupa.
Kondisi Multi-Etnis pelabuhan Ampenan tak ubahnya ruang
miniature keberadaan rak ubahnya ruang miniature keberadaan
berbagai suku bangsa Tanah Air. Tengok saja beberapa nama,
seperti kampug Arab, kampong Melayu Bangsal, komunitas
pecinaan, klenteng Bodhi Dharma, peribadatan Hindu bernama
Pura Segara sampai makam TiongHoa & muslim.
Bisnis yang dijalankan warga Tionghoa di pelabuhan lama
Ampenan, tetap terlihat hingga kini. Termasuk seperti
kulakan; membeli ikan-ikan segar atau hasil olahan untuk
dijual kembali. Sedang bagi warga perkampungan Melayu
Bangsal, datangnya petang merupakan momentum untuk menambah
penghasilan, lewat ajang berjualan aneka makanan. Mulai
kedai ikan bakar, beberapa masakan rumahan khas Lombok,
sampai aneka minuman ringan, mie instan, serta produk
kudapan kemasan terlihat di sepanjang pesisir yang mengarah
ke bagian belakang depo Pertamina. Gerobak-gerobak pedagang
bakso & Kelapa muda juga ikut bergabung.
Diberi perhatian atau tidak, pelabuhan Ampenan tetap memberi
kehidupan bagi mereka yang bermukim di sana. Setia
menyodorkan potret surya tenggelam, dan nostalgia meruap
dari sosok-sosok bangunan tua berlanggam kolonialnya.
Bisakah nilai-nilai keabadian bernaung pada atap-atap gedung
pergudangan dan perkantoran tua sepanjang Jalan Pabean tanpa
tergilas kekinian ?? seandainya saja pelabuhan kecil itu
bisa menggeliat kembali. Menyuarakan keberadaannya yang
telah ada sejak berabad lampau.
-o0o-
KOTA CAKRANEGARA
SEJARAH
Pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong (abad XV),
kerajaan Gelgel di pulau Bali mengalami puncak kebesaran.
Daerah kekuasaannya sampai di luar pulau Bali meliputi :
Lombok, Sumbawa, dan Blambangan. Setelah Dalem Watu Renggong
meninggal, ia digantikan oleh dua orang putranya yang belum
dewasa, yaitu yang sulung bernama I Dewa Pemayun, kemudian
setelah di angkat menjadi raja bergelar Dalem Bekung dan
yang lebih kecil bernama I Dewa Anom Saganing, bergelar
Dalem Saganing. Karena umurnya masih muda, dalam
menyelenggarakan pemerintahannya, mereka di dampingi oleh
lima orang yaitu : I Dewa Gedong Arta, I Dewa Anggungan, I
Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pasedangan. Mereka
adalah putra dari I Dewa Tegal Besung, adik dari Dalem Watu
Renggong. Jabatan patih agung pada saat itu di pegang oleh I
Gusti Arya Batanjeruk, dan semua kebijakan pemerintahan ada
di tangan patih agung Batanjeruk. Situasi seperti ini lama
kelamaan menimbulkan ketidak puasan dikalangan pejabat
kerajaan. Tampaknya gelagat Batanjeruk untuk mengambil alih
kekuasaan dari tangan kedua raja yang masih muda itu telah
di ketahui oleh penasehat raja Dang Hyang Astapaka.
Penasehat raja ini telah menasehati Batanjeruk agar tidak
melakukan hal yang membahayakan, karena pengikut raja cukup
kuat. Namun, nasehat Dang Hyang Astapaka itu tidak di
hiraukan oleh Batanjeruk sehingga ia meninggalkan istana
kerajaan Gelgel menuju kesebuah desa bernama Budakeling yang
terletak di daerah Karangasem Bali.
Pada tahun 1556, terjadilah kekacauan di kerajaan Gelgel.
Patih Agung Batanjeruk dan salah seorang pendamping raja
yaitu I Dewa Anggungan mengadakan perebutan kekuasaan.
Pasukan kerajaan Gelgel dapat melumpuhkan pasukan Batanjeruk.
Akhirnya Batanjeruk melarikan diri ke Desa Bungaya, masih
dalam wilayah Karangasem dan ditempat itulah ia di bunuh
oleh pasukan Gelgel pada tahun 1556. istri dan anak
angkatnya yang bernama I Gusti Oka dapat menyelamatkan diri,
mengungsi dikediaman Dang Hyang Astapaka di Budakeling,
sedangkan para keluarga lainnya ada yang menetap di Batuaya
Karangasem. Setelah berlangsung beberapa lama dari
meninggalnya Batanjeruk, I Dewa Karangamla tertarik kepada
janda Batanjeruk yang pada saat itu tinggal di kediaman Dang
Hyang Astapaka. Ia ingin meminang sang janda, namun atas
nasehat Dang Hyang Astapaka kepada sang janda agar
mengajukan suatu syarat yaitu setelah perkawinannya
berlangsung agar I Dewa Karangamla mau mengangkat putranya
menjadi penguasa di Karangasem. I Dewa Karangamla setuju.
Akhirnya putra yang bernama I Gusti Oka dapat berkuasa di
Kerajaan Karangasem. dan mulai saat itulah kekuasaan di
Kerajaan karangasem di pegang oleh dinasti Batanjeruk.
I Gusti Oka atau di kenal juga dengan sebutan pangeran Oka
mempunyai tiga orang istri. Salah satu putranya dari istri
yang tertua melanjutkan pemerintahan di kerajaan Karangasem
yang bernama I Gusti Anglurah Ketut Karang, disebutkan
sebagai raja Karangasem ke III. Kerajaan Karangasem ke III
inilah mulai tanpak pengaturan wilayah kerajaan, yaitu
dengan didirikan puri Amlaraja yang kemudian bernama puri
klodan.
Ketika I Gusti Anglurah Ketut karang mengalami masa
pemerintahannya, ia menyerahkan kekuasaan kepada ketiga
putranya yang laki-laki untuk memerintah bersama-sama.
Sistim pemerintahan secara kolektif seperti ini merupakan
hal yang lazim berlaku di kalangan kerajaan Karangasem Bali,
di bawah pemerintahan merekalah kerajaan Karangasem Bali
semakin menanjak. Beberapa faktor penting yang menyebabkan
kalangan kerajaan Karangasem Bali semakin meluas : Pertama,
kerajaan Gelgel sebagai pusat pemerintahan di Bali yang pada
masa pemerintahan Dalem Dimade mengalami kemerosotan. Banyak
wilayah kekuasaannya di luar Bali mengembangkan diri,
sedangkan situasi di dalam negeri terpecah belah. Kedua,
situasi politik di Bali antara tahun 1650-1686 memberikan
kesempatan kepada kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menjadi
taklukkan (vazal), membebaskan diri dari kekuasaan raja
tertinggi (sesuhunan) yang kerajaannya pindah dari Gelgel ke
Klungkung. Kerajaan Karangasem di Bali mengembangkan
kekuasaannya ke arah timur yaitu Pulau Lombok pada tahun
1691, dan membantu kerajaan Buleleng menaklukkan Blambangan
pada tahun 1697. Ketiga, kekuatan spiritual yang bersumber
pada kualitas Supernatural seorang pemimpin, merupakan
tipe-tipe kekuasaan yang kharismatik, yaitu kepercayaan yang
mengembangkan ketentuan raja sebagai Dewa. Hal ini merupakan
suatu keunikan yang dimiliki oleh ketentuan raja-raja di
kerajaan Karangasem sehingga dapat membawa kerajaan
Karangasem ke puncak kebesarannya, dan menjadikan sebuah
kerajaan yang terkuat, terutama di Bali dan Lombok
Selama masa pemerintahan Raja Karangasem ke IV (sekitar
tahun 1680-1705) yang di perintah oleh tiga orang bersaudara
itu, tidak banyak hal yang di ketahui kecuali penaklukan
atas pulau Lombok yang dipimpin oleh I Gusti Anglurah Ketut
Karangasem.
PERLUASAN KEKUASAAN
KE PULAU LOMBOK
Seperti telah disebutkan di atas, pada masa pemerintahan
raja Karangasem ke IV, yang di perintah oleh tiga orang
bersaudara yaitu I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti
Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut
Karangasem telah berhasil meluaskan kekuasaan ke pulau
Lombok pada tahun 1691. De Graaf berpendapat bahwa jatuhnya
kerajaan Gelgel hampir bersamaan dengan bangkitnya kerajaan
Karangasem Bali dan dikuasainya pulau Lombok. situasi
politik di pulau Lombok pada saat itu juga memberikan
peluang besar kepada kerajaan Karangasem di Bali untuk
menanamkan kekuasaannya di pulau ini.
Hubungan politik antara Bali dan Lombok di lanjutkan oleh
kerajaan Karangasem di Bali dengan dua kerajaan besar yang
ada di pulau Lombok pada abad XVII, yaitu kerajaan
Selaparang di Lombok Timur sebagai kerajaan Pesisir, dan
kerajaan Pejanggih di Lombok Tengah sebagai kerajaan
Pedalaman. Hubungan ini dimulai ketika kedua kerajaan
tersebut, menjalani kekacauan sehingga situasi itu
dimanfaatkan oleh kerajaan Karangasem di Bali untuk
mengadakan intervensi.
Ada beberapa versi tentang munculnya kerajaan-kerajaan
Hindu Bali yang ada di pulau Lombok, antara lain :
Versi Pertama, menurut Babad Lombok intervensi ini
bermula dari adanya konflik antara Patih Banjar Getas dengan
raja Selaparang. Raja Selaparang mengutus patih Banjar Getas
pergi ke Bali untuk mencari kijang putih (mayang putih) yang
dipakai sebagai obat. Setelah patih Banjar Getas pergi ke
Bali, raja menyuruh panggil istri Banjar Getas, yang bernama
Dyah Candra Kusuma ke Istana untuk di peristri. Setelah
patih Banjar Getas kembali, ia sadar bahwa dirinya telah
ditipu. Karena itulah ia berontak terhadap raja Selaparang
dan minta bantuan kepada kerajaan Karangasem di Bali.
akhirnya kerajaan Selaparang dan Pejanggik dapat di
taklukkan oleh kerajaan Karangasem Bali.
Versi Kedua, menurut Babad Selaparang di sebutkan
bahwa raja Selaparang minta bantuan raja Banjarmasin
sehingga akhirnya patih Banjar Getas melarikan diri ke
kerajaan Pejanggik. Karena kecerdasannya ia di anggkat
menjadi adipati oleh raja Pejanggik Pemban Mas Meraja Kusuma.
Hal ini menyebabkan hubungan Selaparang dan Pejanggik
menjadi retak. Ketika patih Banjar Getas mengabdi di
kerajaan Pejanggik, terjadilah perselisihan antara patih
Banjar Getas dengan istri yang keduanya, bernama Dene Bini
Lala Junti, sehingga pada akhirnya diusir. Dengan hati yang
sedih ia pergi ke hutan Memelak (sebelah utara kota Praya
sekarang), kemudian dari tempat itu ia berlayar ke pulau
Bali. Setelah ia sampai di Karangasem Bali, ia menceritakan
kepada raja Karangasem tentang kekalahannya melawan raja
Selaparang, dan memohon bantuan raja Karangasem. sejak
itulah kerajaan Karangasem berangsur-angsur menaklukkan
kerajaan di pulau Lombok.
Versi Ketiga, sumber lain menyebutkan bahwa ketika
raja Pejanggik mengutus Arya Banjar Getas pergi menghadap
raja Klungkung dan Karangasem di Bali, raja Pejanggik jatuh
cinta kepada istri Arya Banjar Getas yang bernama Dene Bini
Lala Junti. Sekembalinya dari pulau Bali Arya Banjar Getas
mendengar cerita tentang istrinya itu, sehingga timbul
keinginan untuk menantang raja Pejanggik, sesudah ia kalah
menghadapi kekuatan laskar Pejanggik, ia minta bantuan
kepada raja Karangasem di Bali. itulah sebabnya kerajaan
Karangasem mengadakan hubungan politik dengan kerajaan
Pejanggik di Lombok. Hubungan ini di perkirakan mulai tahun
1691
Versi Keempat, dalam Pelelintih Sira Arya Getas di
sebutkan bahwa pada masa pemerintahan raja Sri Kresna
Kepakisan, raja ini mengutus Arya Getas menyerang raja
Selaparang di pulau Lombok. berkat keberanian dan
ketangkasannya, kerajaan Selaparang dapat di taklukkan, dan
Arya Getas di suruh menetap di Praya Lombok Tengah
Sumber itu juga menyebutkan bahwa Arya Getas berputra tiga
orang laki-laki, yaitu I Gusti Ngurah Praya, I Gusti Warung
Getas, dan I Gusti Mangedeb We Anyar. Setelah berselang
empat keturunan, yaitu pada masa pemerintahan Dalem Dimade
di Bali (tahun 1621-1651), salah seorang keturunan Arya
getas hanyut di laut dan terdampar di Lombok Timur dekat
Pringgabaya. Anak yang hanyut itu kemudian dipelihara oleh
Datu Pejanggik dan diberi nama Raden Banjar, karena di
perkirakan anak tersebut adalah anak seorang pelaut dari
Banjarmasin. Sesudah Raden Banjar menanjak dewasa, ia
terkenal dengan nama panggilan Banjar Getas dan berkat
jasa-jasanya ia diberi gelar Raden Kertapati. Ia kawin
dengan Dende Mas Kuning, putri yang amat cantik, yang
menyebabkan raja Pejanggik ingin memperistrinya, tetapi
tidak berhasil. Itulah penyebab timbulnya perselisihan
antara Banjar Getas dengan raja Pejanggik sehingga minta
bantuan kerajaan Karangasem di Bali. Pada saat itu raja I
Gusti Anglurah Ketut Karangasem memimpin langsung
keberangkatannya ke pulau Lombok. Banjar Getas yang juga di
kenal dengan julukan Dipating Laga segera menyambut
kedatangan pasukan Karangasem dan menceritakan mengenai
dirinya, bahwa ia adalah keturunan Arya Gajah Para dari
Tianyar Karangasem Bali. Situasi menjadi terbalik, pasukan
kerajaan Karangasem memihak kepada Dipating Laga melawan
Pejanggik, dan berakhir dengan kekalahan di pihak Pejanggik.
Mulai saat itu kekuasaan Karangasem melebarkan sayapnya ke
pulau Lombok.
Versi Kelima, menurut Babad Banjar Getas disebutkan
bahwa Banjar Getas adalah seorang pengembara yang berasal
dari Majapahit Jawa Timur. Menurut babad ini, ia adalah
keturunan Prabu Kaisari. Ia melarikan diri ke Lombok beserta
40 orang pengiring, karena ia merasa malu tidak dapat
memenuhi titah rajanya, yaitu Kencana Wungu, untuk membunuh
Menak Jingga. Setelah berbagai pengalaman yang di alaminya
di kerajaan Selaparang, akhirnya ia menghambakan diri di
kerajaan Pejanggik, pada raja Dewa Mas Panji. Berkat
kepandaiannya ia sangat berpengaruh di kerajaan Pejanggik
sehingga menimbulkan ke kekhawatiran para pembesar kerajaan.
Inilah yang menyebabkan kerajaan Pejanggik minta bantuan
kepada kerajaan Karangasem di Bali untuk membunuh Banjar
Getas. Ternyata kemudian raja Karangasem Bali memihak kepada
Banjar Getas melawan kerajaan Pejanggik. Setelah Pejanggik
dapat ditaklukkan, raja Karangasem dan Banjar Getas membagi
wilayah kekuasaan di pulau Lombok, karajaan Karangasem Bali
menguasai Lombok di bagian Barat, sedangkan Banjar Getas
mendapat wilayah Lombok di bagian tengah dan timur.
Pada wilayah kekuasaan kerajaan Karangasem Bali di pulau
Lombok bagian barat, telah berdiri beberapa
kerajaan-kerajaan kecil di bawah penguasa-penguasa bangsawan
Karangasem Bali. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut antara
lain : kerajaan Pagesangan, kerajaan Kediri, kerajaan
Sengkongo`, kerajaan Pagutan, kerajaan Mataram, dan kerajaan
Singasari. Setelah adanya penaklukan terhadap pulau Lombok
pada tahun 1691 sampai tahun 1740, di lokasi kerajaan yang
dahulunya disebut Singasari inilah diganti namanya menjadi
kerajaan Karangasem Sasak, dan kerajaan ini akan menjadi
cikal bakal kerajaan Cakranegara.
Pada tahun 1740 itu diperkirakan seluruh Lombok sudah dapat
di kuasai oleh kerajaan karangasem Bali. Pendapat ini
diperkuat oleh suatu informasi yang menyebutkan bahwa di
beberapa daerah seperti Pejanggik, Purwa, dan Langko
diharuskan membayar upeti dengan uang, daerah Sokong dan
Bayan di kenakan upeti kapas, sedangkan daearah Praya, dan
Batu Kliang di kenakan upeti darah (upeti getih) yaitu tidak
membayar upeti dalam bentuk material melainkan apabila
terjadi perang mereka harus membantu. Hal tersebut
diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1740.
Dibawah pemerintahan Karangasem Bali, kekuatan politik bukan
lagi berada di Lombok Timur, melainkan di pusatkan di Lombok
Barat. Pada tahun 1741 raja Karangasem Bali menempatkan
seorang penguasa I Gusti Wayan Tegeh yang berkedudukan di
Tanjungkarang (sebelah selatan Ampenan sekarang atau
berada disebelah barat kerajaan Pagesangan). Pada masa
pemerintahannya ia berhasil memperkuat kedudukan Karangasem
Sasak di pulau Lombok. di bawah perlindungan kerajaan
Karangasem Bali, ia melakukan kegiatan dalam bidang
perpajakan dan perdagangan. Setelah ia meninggal pada tahun
1775, ia digantikan oleh kedua putranya, yaitu I Gusti Made
Karang yang di sebut dengan nama I Gusti Ngurah Made berdiam
di Tanjungkarang, dan I Gusti Ketut Karang bertempat tinggal
di Pagesangan. Kematian I Wayan Tegeh ternyata menimbulkan
perpecahan, karena pengganti-penggantinya itu saling berebut
kekuasaan. Konflik ini masih berlangsung sampai permulaan
abad XIX dan bersamaan dengan munculnya dua kerajaan kecil
lainnya yaitu kerajaan Sakra di Lombok Timur, dan kerajaan
Kopang ada di Lombok Tengah.
MUNCULNYA KERAJAAN
KARANGASEM SASAK DI LOMBOK
Sejak meninggalnya I Gusti Wayan Tegeh pada tahun 1775,
Tanjungkarang tidak lagi memegang peranan penting dan
digantikan oleh munculnya kerajaan Karangasem sasak yang
sejak tahun 1720 telah berada di bawah pemerintahan I Gusti
Anglurah Made Karangasem, Dewata di Pesaren Anyar Bali.
Tidak banyak yang dapat di ketahui tentang kegiatannya,
namun dalam struktur pemerintahan kerajaan Karangasem Sasak
di Lombok ia menempati status yang paling tinggi yaitu
sebagai wakil (koordinator) kerajaan Karangasem di pulau
Bali. pada saat itu raja Mataram berstatus sebagai Patih,
sedangkan raja-raja kecil lainnya seperti kerajaan Pagutan,
Pagesangan, Sengkongo`, dan kerajaan Kediri memiliki status
sebagai manca . Semua penguasa di masing-masing kerajaan itu
masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Untuk menjaga
persatuan dan kesatuan diantara mereka, maka pada tahun 1720
kerajaan Karangasem Sasak di Lombok membangun sebuah pura
yang megah sebagai tempat persembahyangan, yaitu pura Meru
di Cakranegara Lombok sekarang.
Raja I Gusti Anglurah Made Karangasem yang kemudian setelah
meninggal di sebut Dewata di Karangasem Sasak, mempunyai dua
orang istri dan sepuluh orang anak. Diantara anaknya itu ada
yang bernama Ratu Ngurah Made Karangasem, yang
menggantikannya sebagai raja di kerajaan Karangasem Sasak.
Dia kawin dengan saudara sepupunya yaitu putri dari raja
Karangasem Bali, bernama I Gusti Ayu Agung[20]. Pada masa
pemerintahannya, kerajaan Karangasem Sasak kekuasaannya
semakin besar, beberapa kerajaan kecil seperti kerajaan
Sengkongo`, dan kerajaan Kediri pada tahun 1804 ada dibawah
kekuasaannya.
Kerajaan Karangasem Sasak Lombok yang dipimpin oleh Ratu
Ngurah Made Karangasem ternyata keadaannya makin kuat dan
mapan. Oleh karena itu berusaha melepaskan diri dari
kekuasaan kerajaan Karangasem di pulau Bali . sementara itu
melihat kekuasaan dari raja Karangasem Sasak, yang dapat
menguasai seluruh Lombok. I Gusti Lanang Paguyangan (raja
Karangasem di Bali pada waktu itu) berusaha menjatuhkan
kerajaan Karangasem Sasak Lombok dengan jalan
membesar-besarkan berita bahwa perkawinan raja Karangasem
Sasak dengan I Gusti Ayu Agung tidak sah[23]. Hal ini
dipakai alasan dalam membujuk raja Mataram Lombok I Gusti
Ngurah Ketut Karangasem agar mau menyerang kerajaan
Karangasem Sasak.
Pada tahun 1835 raja Karangasem Sasak Ratu Ngurah Made
Karangasem meninggal, kemudian digantikan oleh putranya Ratu
Gusti Ngurah Panji yang kemudian bergelar I Gusti Ngurah
Made Karangasem, dibawah pemerintahannya konflik antara
kerajaan Karangasem Sasak dengan kerajaan Mataram semakin
tajam, oleh adanya campur tangan dua orang pedagang asing
yaitu Mads Lange dari Denmark dan George Morgan King dari
Inggris. Mads Lange menjalankan usahanya di pelabuhan
Tanjungkarang sedangkan King di pelabuhan Ampenan.. kedua
pedagang ini diijinkan oleh raja kerajaan Karangasem Sasak
untuk menjalankan usahanya. George Morgan King berambisi
sekali untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Lombok,
sehingga menimbulkan konflik dengan syahbandar Cina di
Ampenan. Akhirnya pada tahun 1836 dia diusir dari Ampenan
oleh raja Karangasem Sasak sehingga ia pindah ke Kuta Bali.
Di Kuta ia tinggal hanya beberapa bulan saja, kemudian dia
datang lagi ke Ampenan dan minta perlindungan raja Mataram I
Gusti Ngurah Ketut Karangasem. Rupanya pedagang asing itu
memanfaatkan sekali situasi konflik antara dua kerajaan
tersebut untuk meraih keuntungan, terutama dalam perdagangan
senjata, mesiu, dan alat-alat perang lainnya.
Pada bulan Januari 1838 pecahlah perang antara kerajaan
Karangasem Sasak melawan kerajaan Mataram. Perang itu
meletus di sebabkan oleh pertikaian masalah air antara desa
Kateng (wilayah Lombok Tengah bagian selatan) yang ada di
bawah kekuasaan kerajaan Karangasem sasak dengan desa
Penujak (juga wilayah Lombok Tengah bagian selatan) yang
berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Raja Mataram I
Gusti Ngurah Ketut Karangasem menyatakan perang karena
kerajaan Karangasem Sasak mengambil desa Penujak dan daerah
sekitarnya ke dalam wilayahnya.
Pada mulanya Karangasem Sasak lebih kuat di banding dengan
Mataram, namun kemudian keadaannya menjadi berubah kerajaan
Mataram berangsur-angsur bertambah kuat berkat datangnya
bantuan dari Karangasem di Bali. Demikian juga King membantu
Mataram dengan kapalnya mengangkut senjata yang dibeli dari
Singapura dan pasukan sekitar sepuluh ribu orang yang
didatangkan dari Karangasem
Akhirnya pada pertengahan tahun 1838 raja Mataram I Gusti
Ngurah Ketut Karangasem tewas. Pasukan Mataram terus
mengepung istana kerajaan Karangasem Sasak sehingga raja
Karangasem Sasak I Gusti Ngurah Made Karangasem melakukan
perang habis-habisan, yaitu puputan bersama lebih kurang
tiga ratus orang termasuk keluarganya, kecuali dua orang
anaknya laki-laki berumur 10 tahun dapat di selamatkan[26] .
setelah kerajaan Mataram menang melawan kerajaan Karangasem
Sasak. Raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut Karangasem yang
langsung menggantikan ayahnya yang gugur, dan mengangkat Ida
Ratu menjadi raja di Karangasem Sasak dengan gelar I Gusti
Ngurah Made karangasem.
Menjelang akhir tahun 1838 raja Mataram I Gusti Ngurah Ketut
Karangasem memindahkan Ibukota kerajaannya ke wilayah
kerajaan Karangasem Sasak Lombok, kemudian beberapa tahun
kemudian bekas ibukota Karangasem Sasak selesai dibina, dan
tahun 1866 diganti namanya menjadi kerajaan Cakranegara.
Cakra menurut bahasa sansekerta berarti lingkaran atau
bundaran, dan Negara adalah kota, hunian, atau negeri. Jadi
Cakranegara berarti kota hunian yang bundar melingkar.
MASA-MASA KEPEMERINTAHAN KERAJAAN CAKRANEGARA LOMBOK
Masa dari tahun 1866 sampai 1900 pemerintahan Cakranegara
tumbuh subur dan makmur [28] walaupun pada waktu itu ada
beberapa kekacauan seperti terjadi perselisihan-perselisihan
antara masyarakat Hindu dengan masyarakat asli (suku Sasak),
dilanjutkan dengan datangnya ekspedisi Belanda tahun 1894
mulai ada campurtangan Belanda, hal ini tidak terlalu
berpengaruh terhadap perkembangan kota Cakranegara.
Masa dari tahun 1900 sampai 1945 (masa kebangkitan Nasional),
pada masa ini terjadi dualisme pemerintahan. Pemerintahan
Hindu berpusat di Cakranegara, sedangkan pemerintahan
Belanda berpusat di pertengahan antara Mataram dengan
Ampenan. Belanda mulai mengarahkan usahanya bagi pembangunan
ekonomi, dengan cara dibangunnya beberapa sarana dan
prasarana pemerintahan seperti gedung kantor (kantor
assisten residen, kontrolir, distrik), pasar, perumahan, dan
jalan raya.
Pada masa ini sudah mulai diperhatikan tentang pengembangan
wilayah, tidak saja pengembangan dari segi fisik namun dari
segi lainnya seperti : pendidikan , ekonomi, dan sosial
budaya. dengan berkembangnya sistem pendidikan modern
pengaruh kekuatan Eropa mulai menyerap secara
berangsur-angsur terutama wilayah Ampenan, sedikit
berpengauh di wilayah Mataram dan Cakranegara. dengan
dibangunnya sebuah HIS, beberapa buah volkschool dan
vervolgschool di tiap-tiap ibukota kedistrikan.
Jika sebelum kekuasaan Belanda datang di pulau Lombok ini
hampir seluruh orang Sasak maupun orang Hindu menumpu
kehidupannya dari hasil pertanian. Pada masa kedudukan
Belanda hubungan dengan dunia luar cukup baik, hal ini
terbukti oleh adanya kedatangan bangsa-bangsa lainnya
seperti Cina dan Arab, berdatangan menginjak ke Pulau Lombok
ini melalui pelabuhan Ampenan. Dan akhirnya di kota Ampenan
inilah mulai berkembang pusat perdagangan sebagai benteng
perekonomian bagi bangsa Belanda dan lambat laun mengarah ke
Mataram dan akhirnya ke Cakranegara.
Masa dari tahun 1945 sampai 1959. pada masa ini pergantian
kepemimpinan pemerintahan di pulau Lombok. Untuk Lombok
timur oleh Mamiq Padelah, Lombok tengah Lalu Srinata, dan
Lombok barat I Gusti Ngurah berpusat di Cakranegara. pada
tahun 1950, masuk wilayah republik Indonesia dan
terbentuknya pemerintahan daerah tingkat I Nusa Tenggara
Barat berpusat di Mataram, tentang perpindahan ibukota
pemerintahan ke wilayah Mataram tidak dijelaskan secara
rinci.
Masa dari tahun 1959 sampai 1965 (daerah tingkat II Lombok
Barat dengan bupati pertama Lalu Anggrat, BA). Pada masa ini
pusat pemerintahan tidak lagi di Cakranegara, melainkan di
Mataram, oleh sebab itu kebijakan pemerintah pada masa ini
lebih banyak mengambil tindakan yang strategis dan mendasar
dibidang pemerintahan untuk kota Mataram khususnya, dan
menghapus struktur birokrasi pemerintahan wilayah
kepunggawaan orang Bali, (kepunggawaan Cakranegara) diganti
dengan kedistrikan Cakranegara yang tidak lagi khusus
membawahi seluruh permukiman masyarakat Hindu-Bali.
Kedudukan kedistrikan Cakranegara disamakan dengan
kedistrikan lainnya yang mempunyai satu wilayah pemerintahan
berdasarkan teritorial.
Masa dari tahun 1965 sampai 1972 (daerah tingkat II Lombok
Barat dengan bupati kedua Drs. Sa`id). Pada masa ini sistem
pemerintahan kedistrikan yang di bentuk oleh Lalu Angrat, BA
dihapus karena mempunyai nuansa “negara di dalam negara” dan
diganti dengan pemerintahan Kecamatan.
Sejak dari tahun 1972 sampai sekarang, kota Cakranegara yang
dahulunya merupakan ibukota pemerintahan terbesar di pulau
ini, kini berubah menjadi sebuah kota kecamatan, di bawah
kodya Mataram. Hal ini sedikit berpengaruh terhadap
penentuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
pengembangan wilayahnya.
-o0o-
BERDIRINYA KOTA PRAYA
SEJARAH
Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat
kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan
birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk
kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya. Pada
masa itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan
susunan birokrasi yang teratur. Dari bahan-bahan keterangan
yang ada dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dan
birokrasi kerajaan Majapahit selama perkembangan sejarahnya
tidak banyak berubah. Sebagian besar sumber-sumber tentang
masalah ini berasal dari zaman keemasan Majapahit. Struktur
pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit secara
keseluruhan tidak jauh berbeda dengan keadaannya pada masa
pemerintahan raja Hayam Wuruk. Struktur pemerintahan
kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang
bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi
yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya
pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi.2.' Berdasarkan
konsepsi ini, seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai
replika dari jagat raya, dan Raja Majapahit disamakan dengan
dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.
Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas negara-negara daerah
yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang
terletak di keempat penjuru mata angin. Dalam prasasti
ruhafraru2ot yu.g berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323
M) kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasnda
dengan raja Jayanaeara sebagai Wisltzaawatara dan Rake
Mapatih sebagai pranfrla, sedangkan seluruh mandala Jawa
dianggap sebagai punpunan-nya, Pulau Madura dan Tanjungpura
dianggap sebagai angsa-nya. Demikian pula di dalam prasasti
Jayapatra2', yang berasal dari zafirar:. Hayam Wuruk, raja
Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung Siwa dan Patih
Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah pranala.
Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang
otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki
kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh
sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat
raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para
putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan
sebagai raja muda (yuzuardja atau kumdrardja). putra-putra
raja dari parameswari biasanya memiliki sebuah daerah
lungguh (apanage).
Di dalam prasasti sukamalta yang dikeluarkan oleh Kertarajasa
Jayawardhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296 M), disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanagara telah dinobatkan
menjadi kumdraraja dan berkedudukan di Daha. Demikian pula
di dalam prasasti Prapancasarapura2.a yang berasal dari
zaman pemerintahan Tribhuwanottunggadewi, disebutkan bahwa
sebelum dinobatkan menjadi raja Majapahit, Hayam wuruk
telah diangkat menjadi kumararfrja dan berkedudukan di Jiwana.
pada waktu Hayam Wuruk menjadi raja, putrinya yang bernama
Kusumawarddhani pernah pula dinobatkan menjadi rnjakumnri
dan berkedudukan diKabalan.
Pada zaman Majapahit kita mengenal pula kelompok yang
disebut Bhaltara Saptaprabhii,206 yang merupakan sebuah
pahbm narendra, yaitu suatu lembaga yang merupakan "Dewan
Pertimbangan Kerajaan". Dewan ini bertugas memberikan
periimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota- anggotanya
ialah para sanak saudara raja. Lembaga Bhaftnra saptaprabhu
ini pertama kali diketahui dari prasasti Singasari (D 111)
yang berangka tahun 1273 Saka (27 April1351 M), yang
dikeluarkan oleh Rakryan Mapatih pu Mada.207 Kemudian
diketahui pula disebutkan di dalam kidung sundayana dengan
sebutan Saptaprabhtt, dan di dalam kakawin Nfrgarakrtagama
dengan sebutan pahdm narendra.
Di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (pnduka
bhaftara), yang masing-masing memerintah sebuah negara
daerah. Mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau
para kerabat dekat raja yang memerintah. Dalam pelaksanaan
tugas-tugas kerajaan mereka ini dibebani tugas dan tanggung
jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan
upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan juga meliputi
fungsi pertahanan wilayahnya.2'e Para penguasa daerah ini
dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dibantu oleh
sejumlah pejabat daerah, dengan struktur yang hampir sama
dengan yang ada di pusat kerajaan, tetapi dalam Kerajaan
Singhasdri dan Majapahit 481 skala yang lebih kecil. Oleh
karena itu, mereka berhak pula mengangkat pejabat-pejabat
birokrasi bawahannya.
Dalam prasasti-prasasti biasanya para paduka bhattara
disebutkan ikut mengiringi perintah raja ("... sahacarita
mwang ajna paduka bhattara ring."" atau "... iniring
denyajnn paduka bhattara ring ..."). Perintah itu kemudian
diturunkan kepada para pejabat yang disebut Rakrydn
Mahamantri Katrlni dan kemudian diteruskan kepada
pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. yaitu para Rakryan
Mantri ri Pakira-kiran, para DharmmadhyakSa, dan para
Dharmma-upapafti.
Rakryan Mahdmantri Katrini biasanya dijabat oleh para putra
raja. Mereka ini terdiri dari tiga orang, yaitu: Rakryan
Mahfrmantri i Hino, Rakrynn Mahnmantri i Halu, dan Rnkryan
Mahamantri i Sirikan. Di antara ketiga Rakryan Mahdmantri
itu agaknya Rakryan Mahamantri i Hino merupakan yang
tertinggi dan terpenting kedudukanr.ya, karena ia mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan raia bahkan ia dapat pula
mengeluarkan piagam-piagam berupa prasasti.
Rakryan Mantri ri Pakira-kiran ialah sekelompok pejabat
tinggi yang merupakan sebuah "Dewan Menteri", yang berfungsi
sebagai "Badan Pelaksana Pemerintahan". Badan ini biasanya
terdiri dari lima orang pejabat, yaitu: Rakryan Mapatil.t
atat Patil.r Hamangkubhttmi, Rakrynn Tumdnggung, Rakryan
Ddmung, Rakrynn Rnngga, dan Rakrynn Kanurtthan. Kelima
pejabat (para tary|a rakrynn) tersebut pada zaman Majapahit
disebut Sang Pafica ring Wilwatikta atau disebut jtga Mantri
Amaficanfrgara. Di antara kelima taryf,a rakryan itu,
Rakryan Mapatilr merupakan pejabat yang terpenting
kedudukanny a. Iamenduduki tempat sebagai Perdana Menteri
atau Menteri Utama (Mnntri Milkya), yang bersama-sama raja
dapat ikut menjaiankan kebijaksanaan pemerintahan. Karena
kedudukannya itu pula ia memimpin suatu "Badan Pelaksana
Pemerintahan" yang disebut Wesapuri Kamantryaning Amatyn
ring Sanagara. Patil.t Hamangkubhr\ml disebut pula Apatilt
ring Tiktawilwndhikn.2lo Hal ini dimaksudkan untuk
membedakannya dengan jabatan patih yang ada di daerah, yang
biasanya disebut Sang (M)apatih atau Rakrynn (M)apatih saja.
Di dalam Nawanatya disebutkan tugas-tugas para Rakryan
Mantri tersebut.211 Di samping pejabat yang lima tersebut,
dari beberapa sumber sejarah Majapahit'zl2 masih dapat
diketahui adanya sejumlah pejabat tinggi lainnya yang dapat
digolongkan pula ke dalam kelompok Rakryan Mantri ri
Pakira-kiran. Pejabat-pejabat tersebut jumlahnya cukup
banyak, di antaranya ialah: Sang Wyddhamantri, Yuwamantri,
Sang Aryyndhikara, Sang Aryyatmaraja, Mantri Wagmimaya,
Mantri KeSadhari, dan Rakryan luru.
Dharmmadhyaksa ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas
menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua
Dharmmadhyak\a, yaltu DharmmadhyakSa ring Kasaiwan untuk
urusan agama Siwa, dan DharmmodhyakSa ring Kasogatan untuk
urusan agama Buddha. Tiap-tiap DharmmadhyakSa ini dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan
(dharmmaupapatli) yang diberi sebutan Sang Pamdgat (Samgat).
Pejabat ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari Sang
Pamdgat I Tirwan, Sang Pamigat i Kandamuhi, Sang Pamdgat i
Manghuri, Sang Pamdgnt i lambi, Sang Pamdgat i Pamwatan,
Sang PamEgat i Kandangan Atuha, Sang Pamigat i Kandangan
RAre, Sang Pamdgat i Panjangjiwa,Sang Pamdgat i Lekan, Sang
Pamigat i Tanggar, Sang Pam\gat i Pandldgan, dan Sang
Pamdgat I Tigangrat. Akan tetapi, nama-nama pejabat tersebut
di dalam prasasti-prasasti Majapahit biasanya hanya
disebutkan paling banyak tujuh buah.213 Pada zaman raja
Hayam Wuruk dikenal adanya tujuh upapati [i yang disebut
Sang Upapalli Sapta.21a Ketujuh upapalli itu ialah Sang
Pamdgat i Tirwan, Sang Pamigat i Kandamuhi, Sang Pam\gat i
Manghuri, Sang Pamdgat i Pamwatan, Sang Pamdgat i lambi,
Sang Pamdgat i Kandangan Atuha, dan Sang Pamdgat i Kandangan
Rare.21'
Dari beberapa buah prasasti Majapahit yang memuat daftar
dharmmo-upapalli dapat diketahui bahwa para pejabat tersebut
masih dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan, yaitu
golongan untuk urusan agama Buddha dan golongan untuk urusan
agama Siwa.216 Di antara para upapnlli itu ada pula yang
menjabat urusan sekte-sekte tertentu seperti Bhairawapaksa,
Saurapaksa, dan Siddhantapaksa. Dari kitab Sanghyang
Kamahfryanikan, drketahui pula adanya sekte-sekte agama
Buddha yang disebut Sang WadiSisyn Bhagazuan Kapila, Sang
dikanabhaksasisya, Sang Wadiwesryazt)a, Sfrkfrra, dan
Wahyeka.217 Di samping kedudukannya sebagai pejabat
keagamaan, para upapatti itu dikenal pula sebagai kelompok
para cendekiawan, dan dikenal pula sebagai kelompok para
bhujangga."'
Di samping para pejabat birokrasi yang telah disebutkan itu,
masih terdapat pula sejumlah pejabat sipil dan militer
lainnya. Mereka itu ialah para kepala jawatan (tafda), para
ndyaka, pratydya, dan para drawyahaji, yang merupakan
pejabat-pejabat sipil, para pangalasan, senapati, dan
surantani, sebagai pejabat-pejabat militer yang bertugas
pula sebagai pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton (bhayangkarl).
Dari kltab Praniti Raja Kapakapa, kita mengetahui ada 150
mantri dan 1.500 pejabat-pelabaf rendahan yang terdiri dari
para tattda, wadohaji, pamji attdaka, dan kajineman.
KAPAN LAHIRNYA KOTA PRAYA ?.
Sub judul ini sengaja dibuat dalam sebuah kalimat retoris
karcna saya pandang "beluim selesi" (dalam tanda kutip).
Dewasa ini. orang cendrung untuk menemukan identitas "sebutan,
nama-nama, simbor-simbor, dair yang sejenis" untuk digunakan
sebagai satu momen perjuangan yang bermakna terutama pasca
otonomi daerah. Satu drantaranya adalah menetapkan hari
jadinya kota atau ibukota pemerintahan bagi mereka yang
belum mempopulerkannya. Demikian halnya kota praya. Kapan
had lahir kota Praya ini akan kita tetapkan? Yang sudah
pasti adarah tahun mulai dan tahun penempatannya. Mulai
didirikan pasca tahun 1740. mulai ditempati sebagai ibukota
kerajaan (baca: pemerintahan) tahun 1742. Sedang hari dan
tanggal berdirinya kita tak pemah tahu. Jika saja Dewan yang
Terhormat (DPRD Tk.II Lombok rengah) berhasyrat untuk
melahirkan sejarah baru (mestinya sudah harus dari dulu)
tentang lahimya kota praya sebagai ibukota pemerintahan maka
ada dua altematif yang harus dipilih awal dibukanya Gawah
Brora yakni tahun 1740 atau saat pertama kalinya pemindahan
ibukota dan Memelaq ke praya tahun 174 L. Dua-dua angka
tahun tersebut adalah sah-sah saja digunakan sebagi tahun
berdirinya kota Praya dengan alasan bahwa masing-masing
angka tahun itu memiliki keunggulan tersendiri.
Jika krta merujuk penggagas kepindahan rni adalah Arya
Sudarsana (ABG I) maka kita akan cendrung menetapkan angka
tahun 1740 sebagai tahun lahirnya kota Praya. Namun jika
yang kita rujuk adalah saat pemberian nama (bhs.Sasak:
upacarpembenan nama yang disebut peraq/ pedaq api ) maka
jelas bahwa "setelah istana selesai dibangun, pusat
kera.lain dipindahkan dan memelaq ke lokasi baru untuk
selanjutnya tempat ini disebut Praya" yakni pada tahun 17
4?beberapa bulan setelah ABG I meninggaldunia.
Bagaimana dengan tanggal berdirinya? Kita buka kembali
sejarah imperialisme Belanda di Pulau Lombok. Orang Sasak
memang dijajah Be I anda dal am j angka waktu yan g rel ati
f si n gkat ( I 894 - 19 42). Berbeda dengan daerah lain
yang sejak tahun i 800 - 1942 (sejak bubarnya VOC 31
Desember ll99 dan digantr Batavsche Republic - 1 Januari
1800). Betapa pun si ngkatnya, i mperi al i sme tetap imperi
ali s yang menggerrogoti imperumnya.
Begitu Belanda menguasai Lombok, Direktur Urusan Dalam
Negeri yakni G.A*Scheren memanggil semua pemimpin Sasak
untuk berunding J #di Ampenan tentang bentuk pemenntahan.
Lahrrlah Stb. No. 181/1895 tanggal 3l Agustus 1895 yang
mengatur bahwa Lombok berada dibawah kekuasaan Iangsung
Gubernur Jenderal di Batavia (Onder Rech TreeksBestuur)
untuk selanjutnya berdasarkan Stb. No.l83 /1895 dengan
tanggal yang sama yakni 3l Agustus 1895 pula, Lombok dan
Bali dijadikan sebuah afdelling dengan ibukotanya Ampenan.
Pulau Lombok dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lombok Timur
dengan ibukotanya Sisiq (Labuan Haii).Lombok Barat dengan
ibukotanya Ampenan. Pecahnya pemberontakan rakyat Sasak yang
dimotori oleh Gandor sejak I Muharam l3l8 H (1898 M) dibwah
pimpinan Mamiq Mustiasih (Gandor), Jero Nursayang dan Jero
Rawit (Teros), serta Mamiq Bading (bukan Mamiq Badil) -
Prava yang akhimya dapat dipatahkan Belanda, Onder Afdeling
Lombok Timur dipindahkan ibukotanya dari Sisiq - l.abuan
Haji ke Selong dengan mulai dibukanya hutan Selong sebagai
tempat onder afdeling sebagai ibukota. Peristrwa ini
ditandai dengan lahimya Stb. No. 105/1898 tanggal II Maret
I898. Onderafdelingt ombokTimurdibagi menjadi tujuh
kedistrikan yakni Pringgabaya, Masbageq, Rarang, Sakra,
Praya, Kopang. dan Batukliang. Jadi kota Selong baru berdiri
tanggal l1 Maret tahun 1898. Semula masih hutan dan hanya
digunakan sebagai tempat pembuangan (tempat oran-q disdlong).
Sdlong (bhs.Kawi) artinya lingkaran atau dikelilingi d
karena ketika masa kekuasaan Singasari, banyak orang yang
menjadi tahanan politik drbuang ke hutan Selong,
dikelilin-ei dengan batas yang kokoh dan peniagaan yang
ketat. Bahasan lebih lanjut tentang pemberontakan rakyat
Sasak terhadap kekuasaan Belanda akan kita bahas nanti
setelah berakhimya kekuasaan Karang Asem di Lombok.
Bagaimana dengan kota Praya? Pembagian wilayah atas dua
onderafdeling tersebut lalu akhrmya diubah lagi dengan
Stb.No.248l1898 dan Skp. Gubernur Jenderal tanggal No. l9l I
898 tanggal 27 Agustus 1898 yang membagi Lombok atas tiga
onderafdeling yakni Lombok Timur ibukotanya Selong,
LombokTengah ibukotanya Prayadan Lombok Barat ibukotanya
Ampenan.
Dari momen ini sebenarnya kita bisa mengambil tanggal
berdidnya kota Praya yakni 27 Agustus: sementara angka tahun
berdirianya yakni tahun 1742. Untukrealisasiini. komitmen
Pemerintah Daerah Lombok Tengah beserta DPRD Tk.II Lombok
Tengahlah yang paling diperlukan agar lahimya kota Praya
dapat kita peringatr berbarengan dengan penngatan HUT RI
setiap tanggal l7 Agustus, lalu dilanjutkan dengan HUT kota
Praya2T Agustus. Mungkinkah peringatan ini dapat kita
laksanakan pada HUTnya yangke-262 di tanggal2T Agustus 2004
mendatang? Sekali lagi komitmen Pemda dan DPRD setempat yang
menetapkannya! Bila perlu dengan monumen dan nama Jalan
R.Rontonnya. Liwat tulisan rni saya hanya sebatas terpanggil
karena tuntutan nurani untuk melestarikan nilai-nilai
sejarah ! lrbih-lebih saya sadari bahwa ketika Pemerintah
Daerah bersamaDPRD Tk.II akan membahas masalah ini. toh
anggaran tidak perlu bertambah terlalu banyak. Paling-paling
hanya bertambah dengan honoranum pemakalah yang terdiri dari
dua-tiga orang budayawan atau sejarawan yang faham benar (
bukut faltam dadA - bhs. Sasak,).
Pada akhir abad
ke-19 kedaulatan politik kerajaan Mataram Yang terletak di
Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir. Kedaulatan itu
runtuh akibat ekspansi kolonial Hindia Belanda melalui
sebuah perang.Ketika ekspedisi militer Hindia Belanda tiba
di Lombok, kerajaan Mataram sedang menghadapi gejolak
politik internal. Keguncangan itu berawal darisebuah
pemberontakan masyarakat desa terhadap kerajaan
Mataram.Pemberontakan itu kemudian berkembang menjadi sebuah
perang colonial ketika pemerintah Hindia Belanda mencampuri
masalah politik itu denganberpihak pada perlawanan.
Desa-desa yang melancarkan perlawanan itudipelopori oleh
desa Praya. Latar belakang pemberontakan desa Prayaberkaitan
dengan rasa tidak puas terhadap pola kebijakan politik
yangditerapkan oleh raja Mataram, yakni Anak Agung Made
Karangasem. Hal itu tampak pada esensi yang terkandung dalam
tuntutan para kepala desa Sasak yang diprakarsai oleh desa
Praya untuk meminta otonomi seluasnya, penghapusan pajak
tanah, dan penghapusan kerja wajib.
Desa Praya secara geografis terletak paling dekat dengan
wilayah kekuasaan keraiaan Mutu"rurriai.rasti Karangar"* di
Lombok Barat' Daerah Praya adalah daerah otonom dalam
cakupan kekuasaan kerajaan Mataram' Keberhasilan raja
Karangasem Bali menguasai Pulau Lombok tidak lepas dari
bantuan desa fruyu"yu.g ketika itu Lerada di bawah pimpinan
Banjar Getas. Dalam Babad rlmLokkedatangan dinasti keraiaan
Karangasem Bali ke pulau Lombok berdasarkan permintaan dari
Baniar Getas yang bertujuan mengalahkan rajanya, Datu
Selaparang yang menurutnya telah berbuat serong dengan
istrinya' Selanjutnya Kutan?asem mengalahkan Datu
Bayan dan Datu pejariggi. Oteh kaiena iiu, daerah-daerah
yang ditaklukkan itu seperti pejanggik, langko, dan parwa
harus menyerahkan upeti dalam bentuk mata uang, yaitu
upeti picis' Sementara Bayan dan Sokang memberikan
upeti"kupus. o"su piaya dan Batukliang yang membantu
penaklukan itu dibebaskan dari upeti. Akan tetapi, mereka
harus ikut perang apabila diminta oleh kerajaan.
Kewajiban itu dikenal dengan sebutan 'upeti getih", yang artinya menumpahkan darah'
Kebijakan bebas upeti itu berubah pada masa Ratu Agung Agung
Gde Ngurah ketut. Penguasa ini mengangkat putra
mahkotanya Ratu Agung Ktut Karangasem sebagai wakilnya dan
putranya yang lahir dari seorang selir, Anak Agung Made
Karangasem sebagai pendampingnya' Pengangkatan pendamping
raja menimbulkan gejolak karena masyarakat Sasak di Praya
memandangnya tidak sah. Tanggapan dari sang pendamping itu
justru mengusulkan kepada raja agar mengenakan pajak kepada
desa Praya. Tindakan itu menimbulkan keresahan di desa itu.
Pada tanggal 22 juni 1891 Raja Mataram Lombok mengeluarkan
perintah untuk mengerahkan penduduk desa Praya berangkat
berperang membantu kerajaan Karangasem di Bali yang sedang
berseteru dengan kerajaan Klungkung, jugu di Bali. Selain
memenuhi tuntutan "upati getih", berupa kerja wajib dan ikut
membantu kebutuhan pangan untuk mereka yang berangkat. Kewajiban
itu menambah beban kehidupan mereka.
Ketersingkiran dari kedudukan sosial dan politik bagi para
elite desa Praya mewarnai latar belakang perlawanan. Para
elite lokal hanya diberi jabatan paling tinggi sebagai
kepala desa, yang tugasnya tidak lebih sebagai alat memungut
pajak dan mengawasi ketertiban masyarakat di bawah
pimpinannya. Di samping itu, sejumlah peristiwa pemecatan
ikut menandai kemerosotan politik itu. Raja Mataram memecat
tokoh masyarakat Sasak.
-o0o-
KOTA SELONG
LOMBOK TIMUR
SEJARAH
TERBENTUKNYA
Pada masa penjajahan Belanda Pulau Lombok dan Bali dijadikan
satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status
Karesidenan dengan ibukota Singaraja berdasarkan Staabtlad
Nomor 123 Tahun 1882 kemudian berdasarkan Staatblad Nomor
181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok
ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh
Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan
Staatblad Nomor 185 Tahun 1895 dimana Lombok diberikan
status “Afdeeling” dengan ibukota Ampenan. Dalam afdeeling
ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder
Afdeeling Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji)
dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan ibukota Mataram,
masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang
Contreleur (Kontrolir).
Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan
yaitu Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya
dan Batukliang. Akibat pecahnya perang Gandor melawan
Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden Wirasasih dan
Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 ibukota
Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya
dengan Staatblad Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan
kembali terhadap Afdeeling Lombok yang semula 2 menjadi 3
Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok
Timur. Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4
kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya.
Dalam
perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik yaitu:
1. Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H.
Kamaluddin
2. Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu
Mesir
3. Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa
4. Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep
5. Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L.
Moersaid
Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa
Tenggara Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka
dibentuk pula 6 (enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara yuridis formal
maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada
tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69
Tahun 1958.
Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II lombok Timur secara
nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara
Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat
Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar
terhitung 1 Nopember 1958.
Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok
Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun PJS Kepala
Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang
akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan
terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD Lombok
Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah
Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah,
Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa.
Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur
dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960
mencalonkan dan mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala
Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat
dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L.
Muslihin Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama
sebagai hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur.
Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember 1966.
Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16
Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5
distrik menjadi 18 distrik (Kecamatan) yang membawahi 73
desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong, Tanjung,
Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok,
Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba,
Pringgabaya, Sambelia dan Terara.
Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-1702
tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir
dan diganti oleh Rahadi Tjipto Wardoyo sebagai pejabat
Bupati sampai dengan 15 Agustus 1967. Selanjutnya dengan SK
Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15 Agustus 1967
diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lombok Timur yang definitif. Pada masa pemerintahan R.
Roesdi dibentuk alat-alat kelengkapan Pemerintah Daerah
yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh. Imran,
BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin.
Pada periode ini atas pertimbangan efisiensi dan rentang
kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana
maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18
menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia,
Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya
dan Sambelia.
Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470
tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku
Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian
dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati dipertegas sebagai
penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode
ini dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU
Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah kecamatan pada masa ini masih
tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96 dengan
rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3 desa.
Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan,
Perkebunan, Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi
vertikal 19 buah.
Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988 Bupati
KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang
ditetapkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31
tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini dipangku selama 2
periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal
dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian
Sekwilda dari Moh. Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh
karena meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot
Suherman menunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi sebagai
Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314
tahun 1987 tanggal 21 Desember 1987.
Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988,
DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul
Kadir dengan 36 suara, H.L.Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul
Hakim 4 suara, dengan demikian maka Abdul Kadir berhak
menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK
Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini
berakhir sampai tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi
pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar Suryadi kepada Drs. H.
L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.
Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur
dijabat Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.61-608 tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28
Juli 1993. Pada masa kepemimpinan nya dibangun Wisma Haji
Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat Datang
serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini
H.L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk
sementara menunggu Sekwilda yang definitif ditunjuklah Moch.
Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai Pelaksana Tugas
Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan, SH.,SIP.
sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri
Nomor 862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.
Ditengah situasi negara yang sedang dilanda berbagai krisis
dan berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya
Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998, bulan
Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan hasil Pemilu
1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti
1999-2003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali
Bin Dachlan, SH,Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP.
Dalam pemilihan itu H. Syahdan, SH.,SIP. terpilih sebagai
Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin Dachlan,
SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak
mendapat suara.
Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)
dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan
SK Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei
1999. Sebagai dampak bergulirnya era reformasi pada tahun
1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia
termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak
partai politik. Dari hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur
berhasil membentuk DPRD periode 1999-2004. Pada periode ini
berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur. DPRD
berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat
demokratis ini berhasil terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan
sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Rachmat Suhardi, SH
sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti
2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-462
Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003 tertanggal 27
Agustus 2003.
Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD
I, DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk Kabupaten Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode
2004-2009 dan dilantik pada tanggal 5 Agustus 2004,
sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei 2005
dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH.
Nasruddin dan H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006
berlangsung pergantian jabatan Sekretaris Daerah dari H. L.
Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan, SH.
Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan
Calon Kepala Daerah. Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi
perhitungan suara oleh KPUD Lotim, pasangan H.M. Sukiman
Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara terbanyak
yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur
Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur masa bhakti 2008-2013.
-o0o-
|
|
